Ketentuan pembatasan kepemilik atas tanah pertanian di Indonesia perspektif hukum Islam

INDONESIA:

Pembatasan kepemilikan atas tanah pertanian merupakan salah satu program yang dilakukan oleh perintah untuk mengatur penguasaan dan kepemilikan atas tanah milik perorangan maupun badan hukum terhadap tanah pertanian. Dalam perjalanan peraturan akan pembatasan atas tanah pertanian ini ada beberapa peraturan yang melingkupinya mulai dari UUPA, UU (Prp) No 56 tahun 1960 Tentang Penetapan luas Pertanian, dan Peraturan Menteri Agraria No 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terhadap peraturan mengenai pembatasan hak milik atas tanah yang di dikeluarkan oleh perintah dan bagaimana hukum Islam mengatur tentang batas dan kepemilikan atas tanah.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah menggunakan penelitian kepustakaan, sifat penelitiannya adalah bersifat penelitian deskriptif, pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan normatif, yaitu meneliti bahan pustaka saja, dan bahan hukumnya berupa primer dan sekunder, bahan hukum primer berupa UUD 1945, UUPA, UU (Prp) No 56 tahun 1960 Tentang Penetapan luas Pertanian, dan Peraturan Menteri Agraria No 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian.

Peraturan mengenai pembatasan kepemilikan tanah pertanian dalam Islam tidak menentukan berapa luas tanah yang boleh dimiliki oleh seseorang, maka hal ini dapat ditetapkan dengan peraturan perundang undangan yang dibuat oleh pemerintah. Dengan demikian bahwa pembatasan pemilikan tanah adalah sesuai dengan syari'at Islam yang berdasar pada tujuan hukum Islam yang hendak menciptakan kemaslahatan dan menghilangkan bahaya bagi umatnya.

ENGLISH:

Restrictions on ownership of agricultural land are one of the programs carried out by an order to regulate the ownership and ownership of individual land and legal entities on agricultural land. In the course of the regulation of restrictions on agricultural land there are several regulations that cover it starting from the UUPA, Law (Prp) No. 56 of 1960 concerning the Determination of the Area of Agriculture, and Minister of Agrarian Regulation No. 18 of 2016 concerning Control of Agricultural Land Control.

This study aims to analyze the rules regarding restrictions on land rights issued by orders and how Islamic law regulates boundaries and ownership of land. The type of research in this paper is to use library research, the nature of the research is descriptive research, the research approach uses a normative approach, namely researching library materials only, and the legal material in the form of primary and secondary, primary legal material in the form of UUD 1945, UUPA, UU (Prp) No. 56 of 1960 concerning the Determination of the Area of Agriculture, and Minister of Agrarian Regulation No. 18 of 2016 concerning Control of Agricultural Land Control.

Regulations regarding restrictions on the ownership of agricultural land in Islam do not determine how much land a person may have, so this can be determined by the laws and regulations made by the government. Thus, the limitation of land ownership is in accordance with Islamic Shari'a which is based on the objectives of Islamic law which wants to create benefit and eliminate danger for its people.