Implementasi peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik: studi di Pengadilan Agama Surabaya

INDONESIA:

Pengadilan merupakan tempat dimana masyarakat bisa mengajukan permohonan keadilan. Sudah sepantasnya jika pelayanan yang dilakukan haruslah maksimal. Oleh karena itu keluarlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mengatur mengenai proses pendaftaran perkara sampai proses penyampaian salinan putusan dilakukan secara elektronik.

Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu: 1.) Bagaimana Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik di Pengadilan Agama Surabaya? 2.) Bagaimana tinjauan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan terhadap Peraturan tersebut?. Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian yuridis empiris dan pedekatan kualitatif. Kemudian cara memperoleh data dilapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam proses pengolahan data menggunakan teknik edit, klasifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Adapun Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Surabaya sebagian besar sudah terlaksana seperti proses pendaftaran, pemanggilan, serta jawab menjawab dalam sidang sudah bisa dilakukan secara elektronik. Namun ada beberapa rangkaian proses beracara yang belum bisa dilakukan secara elektronik seperti pendaftaran untuk perkara permohonan dan penyampaian salinan putusan, hal ini bukan karena Pengadilan Agama Surabaya tidak menerapkan peraturan ini, namun memang rangkaian tersebut belum ada dalam aplikasi e-Court. Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tidak sepenuhnya tercapai. Hal ini terbukti dari adanya proses pendaftaran perkara secara elektronik yang hanya butuh waktu sekitar lima sampai sepuluh menit lamanya tanpa harus datang ke Pengadilan dan mengantri untuk mendaftar, berbeda dengan proses manual yang harus datang ke Pengadilan dan mengantri berjam-jam untuk mendaftar. Kemudian penyederhanaan panggilan bagi pihak yang berada diluar wilayah hukum Pengadilan dipanggil tanpa melalui delegasi Pengadilan lain, serta pemangkasan terhadap jumlah biaya berperkara di Pengadilan dengan meniadakan komponen biaya panggilan bagi Penggugat, namun hal ini bertolak belakang karena proses beracara secara elektronik ini harus memakai jasa advokat yang justru biayanya menjadi lebih mahal.

ENGLISH:

A court is a place where people can apply an application for justice. Therefore, it is appropriate if the service carried out must be maximum. Therefore, the Supreme Court Regulation Number 3 of 2018 regulates the process of registering cases until a submitting copies of decisions electronically.

In this study, there are two research questions which are: 1.) How is the implementation of Supreme Court Regulation Number 3 of 2018 about Administration of Cases in Court Electronically at the Surabaya Religious Court? 2.) How is the review of the simple, fast, and low-cost of the regilation? Furthermore, this study used an empirical juridical research method and qualitative approach. Moreover, data collection was done in the field through interviews and documentation while data analysis used editing techniques, classification, analysis, and conclusions.

The result explains that the Implementation of Supreme Court Regulation Number 3 of 2018 on the Surabaya Religious Court has been carried out mostly, such as the process of registering cases, summoning parties, and answering answers in hearings can be done electronically. However, there are some process proceedings that cannot be done electronically such as registering cases and submitting copies of verdicts, this is not because the Surabaya Religious Court does not apply this rule, but indeed the series does not yet exist in the e-Court application. In addition, fast, simple, and low-cost principles in the Supreme Court Regulation Number 3 of 2018 is not filly achieved. It is proven by the existence of a process of registering cases electronically which only takes about five to ten minutes without having to come to the Court and queue up to register, in contrast to the manual process that must come to the Court and queue for hours to register. Then the simplification of calls for parties outside the jurisdiction of the Court is called without going through another court delegation, and there is a reduction in the number of litigation costs in the Court by removing the cost component of the Plaintiff's call, but this is contradictory because the electronic process must use the services of an advocate who actually costs more.