Penggunaan ojek online di Kota Malang persepektif hukum Islam

INDONESIA:

Keberadaan jasa ojek online telah berkembang pesat di Indonesia termasuk di Kota Malang. Beragam tanggapan muncul terkait dengan keberadaanya di beberapa wilayah, ada yang sengaja dibiarkan atau diperbolehkan dengan alasan belum ada peraturan secara khusus. Pemerintah dalam hal ini Menteri Perhubungan pada tanggal 17 Desember 2015 sebenarnya telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan No. UM.3012/1/21/Phb/2015 yang menyatakan bahwa ojek on-line semacam GO-JEK, Grab Bike, dan sebagainya sudah di perbolehkan beroperasi.

Penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu: 1.) Bagaimana Peran Dinas Perhubungan Terhadap Penertiban Jasa Ojek Online Kota Malang Dalam Ketiadaan Legalitas ? 2). Bagaimana Perspektif Hukum Islam Mengenai Peran Dinas Perhubungan Terhadap Penertiban Jasa Ojek Online Kota Malang Dalam Ketiadaan Legalitas ?

Penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian hukum empiris yang meneliti fenomena hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data primer melalui wawancara langsung. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis data kualitatif. Metode pengolahan data dengan melakukan upaya berikut; editing, clasifiying, verifiying, dan analisis data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan ojek online di kota malang sampai saat ini belum ada izinnya oleh dinas perhibungan kota malang. Atas status tidak diakuinya sebagai angkutan umum sehingga tidak bisa memperoleh izin angkutan. Pembatalan surat pemberitahuan menteri perhubungan no. Um.3012/1/21/phb/2015 oleh presiden memberikan pengecualian bagi ojek online untuk dapat beroperasi sementara sampai pemerintah mampu menyediakan moda transportasi yang memadai.

ENGLISH:

The existence of online motorcycle taxi services has been growing rapidly in Indonesia including in the city of Malang. Various responses appear to be related to the presence in some areas, some are deliberately left or allowed on the grounds there is no specific regulation.government in this case the minister of communications on 17 December 2015 actually has issued notification letter No. UM.3012/1/21/Phb/2015 which states that online motorcycle taxis like GO-JEK, Grab Bike, and most of them are allowed to operate.

This research there is formulation of problem that is: 1). How The Role Of The Department Of Transportation To The Control Of Online Ojek Service Of Malang City In The Absence Of Legality ? 2). How Islamic Legal Perspective Regarding the Role of the Department of Transportation Against Ordering Online Ojek Service Malang City In Lack of Legality?

The study classified into the types of empirical legal research that examines the phenomenon of law. The approach used is the juridical sociological approach. The method of primary data collection through a live interview. Methods of data analysis used in the study is the analysis of qualitative data. Method of processing data by performing the following attempts; editing, classifying, verifying, and data analysis.

The results of this study indicate that the existence of an online motorcycle taxis in the city of Malang until now there has been no permission by the transportation office of Malang city. The status is not recognized as a public transport so it can not get a transport permit. Cancellation of notification letter of the Minister of Transportation No. Um.3012 / 1/21 / phb / 2015 by the president gives an exception to the online motorcycle taxi to be able to operate temporarily until the government is able to provide adequate transportation modes.