Pelaksanaan pengawasan akad al-mudharabah oleh dewan pengawas syariah sebagai prudantial banking principle di BRI Syariah Cabang Malang

INDONESIA:

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang berpengaruh besar pada perekonomian dalam masyarakat di suatu Negara. Bank syari’ah adalah dengan penerapan sistem bagi hasil berarti bank tidak membebani biaya diluar kemampuan nasabah dan akan terjamin adanya “keterbukaan” adanya kenyataan bahwa kehidupan ekonomi masyarakat modern cenderung menimbulkan pengeksploitasan kelompok kuat (kuat ekonomi dan politik) terhadap kelompok lemah. Berdasarkan dua hal tersebut, maka produk pembiayaan di bank syari’ah akan memberikan resiko yang berbeda antara akad yang satu dengan akad yang lainnya, sehingga dengan demikian manajemen resiko pembiayaan dibank syariah sangat berkaitan karakter nasabah dan resiko proyek. Resiko karakter berkaitan dengan hal-hal karakter nasabah. Untuk meminimalkan suatau resiko salah satu upaya yang sangat penting dan cukup efisien adalah meningkatkan pengawasan terhadap produk-produk perbankan. Bentuk pengawasan ini dapat dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah dan pihak legal staff di bank syariah. Dewan Pengawas Syariah Sangat berkaitan erat dengan resiko reputasi dan resiko likuiditas karena untuk menjaga institusi perbankan syriah itu sendiri.

Skripsi ini termasuk ke dalam kategori penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum lapangan. Penelitian hukum empiris (field research) ialah suatu penelitian hukum yang mengkonsepkan secara detail dan mendalam mengenai suatu keadaan permasalahan dari objek penelitian yang diteliti. Peneliti melihat kepada pelaksanaan pengawasan akad mudharabah pada Bank Republik Indonesia Syariah terhadap fiqh muamalah dan penerapan pasal yang berhubungan dengan perbankan syariah.

Dari hasil penelitian penulis pelaksanaan pengawasaana yang dilakukan oleh Dewan pengawas Syari’ah dalam melaksanakan pengawsan masih belum maksimal karena dalam praktek dilapangan, anggota dari Dewan Pengawas Syari’ah hanya terdiri dari 2 orang yang mana sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari’ah gubenur bank Indonesia menyatakan anggota dewan hanya paling kurang 3 (tiga) orang paling banyak.

ENGLISH:

Banking is one of the financial institutions that have great impact on the economy in communities across the country. Islamic banks is the application of the results means the bank does not charge beyond the ability of our customers and will guarantee the existence of "openness" to the fact that the economic life of modern society tends to lead to exploitation of the strong (stronger economic and political) against the weak. Based on these two things, then the bank financing in Shari'ah products will give a different result between the contract agreement with one another, and thus the management of the bank financing due to sharia resioko character is closely associated with the customer and project risk. Due to the character associated with the character of the customer matters. To minimize the risk of an effort suatau very important and quite efficient is to improve the oversight of banking products. This form of surveillance can be conducted by the Sharia Supervisory Board and the legal staff in Islamic banks. Sharia Supervisory Board is very closely related to reputational risk and liquidity risk as to keep the banking institution itself syriah.

This thesis belong to the category of empirical legal research. Empirical legal research is a study that conceptualize law in detail and depth of an object state of the research problem under study. Researchers looked at mudharabah supervision at the Bank of the Republic of Indonesia Sharia and fiqh muamalah article relating to the application of Shariah banking.

Implementation of research results author pengawasana conducted by the Council in implementing the Sharia supervisory oversight is not maximized due to the practice field, members of the Sharia Supervisory Board consists of only 2 (two) people where Bank Indonesia in accordance with Regulation No 11/3/PBI/2009 on Sharia Commercial Banks conducting business based on sharia principles Indonesia bank governors expressed only board member at least 3 (three) persons at most.