Pemanfaatan dana haji untuk investasi: Tinjauan Undang-undang nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan perspektif Maslahah Mursalah

INDONESIA:

Dana haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaran ibadah haji dan pelaksanaan progam kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam. Sedangkan keuangan haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penelenggaran ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan lebih mengerti mengenai dana haji yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan untuk mengetahui perspektif mashlahah mursalah mengenai dana haji, dan dalam penelitian ini fokus utama yaitu dana haji yang diinvestasikan.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan Content analysis menunjukkan metode analisis yang intergratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikasi, dan relevansinya.

Hasil dari penelitian menunjukkan pengelolaan Keuangan Haji yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 pemerintah mengeluarkan Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) yang termasuk ke dalam Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yaitu penempatan Dana Haji dan Dana Abadi Umat (DAU) dalam SBSN yang dilakukan dengan cara private placement dan investasi, diitinjau dari maslahah mursalah maka penempatan kemaslahatannya terletak untuk pemerintah dan jamaah haji yang bersangkutan sehingga dana yang telah dikelola melalui investasi bisa dirasakan oleh jamaah haji bukan berupa uang kembalian akan tetapi berupa subsidi yang memotong biaya jamaah haji.

ENGLISH:

Fund of Hajj is the deposited fund of hajj fee, hajj efficiency fund, Dana Abadi Umat (endowment of the ummah), and the value of benefits controlled by the state in order to organize the pilgrimage and the implementation of activities program for the benefit of Muslims. While hajj finance is all the rights and obligations of the government which can be assessed with money related to the hajj performance and all the wealth in the form of money or goods that can be assessed with money as a result of the implementation of these rights and obligations, whether it comes from the pilgrims or other legitimate and non-binding sources.

This research is aimed to explain and understand more about the Hajj fund stipulated in Law Number 34 Of 2014 About The Management of Hajj Finance and to know the perspective mashlahah mursalah regarding the legitimacy of the Hajj fund, and in this study the main focus is the hajj funds invested.

Methods of data collection was done by library research, that was research conducted by researching library materials or which is called as secondary data . As for analysis of legal materials in this study used content analysis showed intergrative and conceptually tended to be directed to find, identify, process, and analyze legal materials to understand the meaning, significance, and relevance.

Results of research it showed that the management of Hajj Finance which was appropriate with Law Number 34 Of 2014, The government issued Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) or Indonesian Hajj Fund Islamic Bond which was included in the State Sharia Securities (SBSN) that was the placement of Hajj Fund and Dana Abadi Umat (DAU) in the SBSN conducted in the way of private placement and investation, it is reviewed from the maslahah mursalah then the placement of maslahat is located to the government and the pilgrims concerned so that funds that have been managed through investment can be felt by pilgrims not in the form of change money but in the form of subsidies that cut the cost of pilgrims.