Jannah, Riha Nadhifah Minnuril (2018) Perluasan Standar Iktikad tidak baik para pihak dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Malang. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
![]() |
Text (Full Text)
14210025.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (2MB) |
Abstract
ABSTRAK
Standar indikator iktikad tidak baik para pihak dalam proses mediasi di Pengadilan Agama sudah diatur dalam pasal 7 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Namun realita yang terjadi di Pengadilan Agama Malang terdapat perkara, dimana salah satu pihaknya dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator dengan indikator lain. Berdasarkan masalah tersebut penulis mengajukan dua rumusan masalah:1) bagaimana perluasan standar indikator iktikad tidak baik dalam proses mediasi menurut mediator Pengadilan Agama Malang? 2) bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara yang pihaknya dinyatakan tidak beriktikad baik?
Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi perkara. Data primer diperoleh dari informan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.
Hasil dari penelitian ini adalah: 1). Perluasan standar indikator iktikad tidak baik dilakukan oleh mediator pengadilan Agama Malang ketika ada perkara baru dengan kondisi lain yang tidak tercantum dalam pasal 7 ayat (2) Perma No 1 Tahun 2016. Perluasan tersebut menurut mediator perlu dilakukan karena mediator yang mengetahui perkaranya, sehingga mediator berhak mengeluarkan pernyataan dan memberitahukan secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara bahwa para pihak tidak beriktikad baik dengan indikator tertentu (sesuai pasal 32 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016). Perluasan yang dilakukan mediator Pengadilan Agama Malang sudah sesuai dengan syarat dan asas standar iktikad tidak baik dalam KUHPerdata dan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 2) Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang pihaknya tidak beriktikad baik adalah dengan melihat laporan dari mediator. Selanjutnya sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, hakim memutuskan penggugat yang tidak beriktikad baik gugatan tidak dapat diterima dan dihukum membayar biaya perkara dan biaya mediasi, sedangkan bagi tergugat dihukum membayar biaya mediasi, dan bagi kedua pihak gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara tanpa penghukuman biaya mediasi. Sehingga biaya mediasi sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (2) bahwa jasa mediator non hakim ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak.
ABSTRACT
Indicator of Bad faith Standards of the parties in in the Religious Courts explained in article 7 verse (2) Supreme Court Rule Number. 1 year 2016 about Mediation Procedure in the Court, But the reality that happened in Religious Court of Malang there is a case, where one of the party stated have bad faith by mediator with other indicators. Based on the problem the writer proposed two formulations of problems: 1) how is the Expansion of Indicator of Bad faith Standards in Mediation Process in Religious Courts of Malang? 2) how is the judge considerations in giving decision of the case where the party that have bad faith?
This research is empirical research by using qualitative approach and case study. Data primer collected from informan by using interview method, and documentation. Analysis data done by checking the data, classifying, verification, Analysis, and conclusion.
The results of this research are; 1). The expansion of Indicator of Bad faith Standards done by mediator of Religious Courts of Malang, where there is a new case with ketika ada perkara baru with other condition and not listed in article 7 verse (2) Supreme Court Rule Number. 1 year 2016. According to mediator the Expansion can be done because just the mediator who know the reality of the case, and they have right to issue a statement and notify them in writing to the judge that the parties have bad faith with other indicators (in line with article 32 (1) mediator guidelines). The expansion of Indicator of Bad faith Standards done by mediator of Religious Courts of Malang is in line with the requirement and the principle of Bad faith Standards in KUHPerdata and Supreme Court Rule Number. 1 year 2016 about Mediation Procedure in the Court. 2) the basic of judge consideration in giving decision where the party that have bad faith is by checking of mediators reports. In line with Supreme Court Rule Number. 1 year 2016 about Mediation Procedure in the Court, the judge decided the plaintiff stated have bad faith is unacceptable and punished to pay court fees and mediation fees, while the defendant punished to pay c mediation fees, and for the parties, then the lawsuit is declared unacceptable by the judge without penalties of mediation fees. So, mediation fees as regulated in Article 8 (2) that the mediator services shall be borne together based on the parties' agreement.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Supervisor: | Rahmawati, Erik Sabti | ||||||
Contributors: |
|
||||||
Keywords: | Iktikad tidak baiIK; Mediasi; Bad faith; Mediation | ||||||
Departement: | Fakultas Syariah > Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah | ||||||
Depositing User: | Unnamed user with username latihan8 | ||||||
Date Deposited: | 12 Feb 2019 09:47 | ||||||
Last Modified: | 12 Feb 2019 09:47 | ||||||
URI: | http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/12928 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
View Item |