Utang piutang bersyarat antara nelayan dengan belantek perspektif Madzhab Syafi’i (kajian di Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana).

INDONESIA:

Utang piutang merupakan salah satu bentuk muamalah antara yang berutang dengan yang berpiutang, dapat diartikan bahwa utang piutang yaitu kegiatan pinjam meminjam uang atau barang antara orang yang membutuhkan (debitur) dengan orang yang memiliki uang atau barang (kreditur) kemudian dipinjamkan dan pada kemudian hari uang atau barang tersebut akan dikembalikan dengan jumlah atau barang yang sama. Seperti halnya yang terjadi di Desa Pengambengan, utang piutang bersyarat antara nelayan dengan belantek ini menggunakan syarat yang diberikan oleh belantek kepada nelayan, transaksi tersebut tidak dibukukan atau ditulis hanya saja menggunakan kepercayaan kedua belah pihak. Pelunasan utang bisa dengan sistem cicilan dan tidak ada batasan atau tempo waktu pengembalian utang yang diberikan belantek kepada nelayan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme terjadinya utang piutang bersyarat antara nelayan dengan belantek di Desa Pengambengan Kecamatan Negara, dan untuk mengetahui tinjauan madzhab syafi’i terhadap utang piutang bersyarat antara nelayan dengan belantek di Desa Pengambengan Kecamatan Negara. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian empiris (field research), dan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Data yang digunakan bersumber dari data primer dan data sekunder, dan metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan utang piutang bersyarat antara nelayan dengan belantek yang terjadi di Desa Pengambengan Kecamatan Negara perjanjian akad dilakukan dengan lisan. Utang piutang yang terjadi di Desa Pengambengan Kecamatan Negara ini rukun dan syarat utang piutang telah terpenuhi, maka praktik utang piutang ini sudah sah menurut hukum islam dan menurut madzhab syafi’i. Adanya penarikan manfaat yang terjadi di dalam utang piutang di Desa Pengambengan serta adanya utang piutang dengan syarat membuat utang piutang tersebut dilarang atau utang piutang tersebut tidak sah karena menarik manfaat serta utang piutang dengan syarat termasuk dalam utang piutang yang tidak diperbolehkan.

ENGLISH:

Debt is one form of muamalah between the one who owed and the debtors, also means that the debt is an activity of people in need (debtors) who borrow money or goods with people who have money or goods (creditor) that is being lent and later on the money or goods will be returned with the same amount. As in the pengambengan village case, the conditional debts between the fishermen with this belantek are using a requirements given by belantek to the fishermen, then the transaction is not booked or written yet using the both parties’ trust. Thus, the debt repayment could be done by instalment system and there is no limit time or time period of debt repayment given by belantek to the fishermen.

This study aims to investigate the mechanism of conditional debts between fishermen with belantek in pengambengan village, negara district. besides, this study using syafi'i madzhab approach in conducting this study on debts of conditional receivables between fishermen with belantek in pengambengan village, negara district. This study belongs to the empirical study (field research) and uses qualitative research approach. The data used comes from primer and secondary data, researchers use data collection methods in the form of interviews and documentation.

Based on the result of the study, the agreement of the conditional debts between the fishermen with this belantek in the pengambengan village is done orally. The conditional debts between the fishermen with this belantek in the pengambengan village, negara district is harmoniously done and the requirements are fulfilled, so that the practice of accounts receivable is already legal according to Islamic law and syafi'i madzhab. The existence of the withdrawal of the benefits occurring in the receivable debts in Pengambengan village as well as the existence of accounts receivable payable on the condition that the debts of the receivables are prohibited or the debts of the receivables are not valid as they withdraw the benefits and the debts of the receivables provided that they are not allowed.