Pola asuh pasangan Tunagrahita terhadap anak tinjauan Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan Islam: Studi di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

ABSTRAK

Pola asuh merupakan cara mendidik, merawat, dan memelihara yang diberlakukan orang tua terhadap anak. Undang-undang yang menjamin tentang perlindungan anak diatur dalam Undang Undang No 35 tahun 2014.Di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo sebagian penduduknya mengalami kecacatan mental (tunagrahita) dan melaksanakan pernikahan sehingga memiliki keturunan. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana pola asuh pasangan tunagrahita dalam mengasuh anak.

Focus penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan bagaimana bentuk pola asuh pasangan tunagrahita terhadap anak. Selain itu untuk manganalisis bagaimana pola asuh pasangan tunagrahita ditinjau berdasarkan Undang Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 dan Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Tehnik pengumpulan data melalui wawancara kepada tiga pasangan tunagrahita, kerabat tunagrahita, Pembina warga tunagrahita / tokoh masyarakat dan Kepala Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Dikuatkan dengan observasi secara langsung dan dokumentasi. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian yang dilakukan di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ialah (1 Bentuk Pola asuh pasangan tunagrahita terhadap anak cenderung menerapkan pola asuh permisif, mengingat keadaan orang tua yang memiliki kecacatan mental, sehingga tidak mampu mengasuh anak semaksimal mungkin. (2 (a) pola asuh pasangan tunagrahita di Desa Karangpatihan ditinjau berdasarkan Undang undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 sudah mendekati kesesuaian dengan undang undang tersebut, hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan warga masyarakat seperti kader kader PKK,Karang taruna yang pro aktif membantu mengasuh anak, serta keterlibatan Pemerintah dengan memberikan sarana dan prasarana, dan beberapa layanan: seperti memberikan kartu kartu (PKH, RASKIN, JAMKESMAS, Kartu Indonesia Pintar), sekolah gratis, pelatihan pelatihan untuk penyandang tunagrahita dan masyarakat sekitar yang difokuskan pada “Rumah Harapan”, pemberian susu sejak anak dalam kandungan hingga usia 3 tahun. (b). Pola asuh pasangan tunagrahita terhadap anak ditinjau dari Islam sebagian yang dianjurkan dalam islam sudah dilaksanakan akan tetapi belum efektif. Mengingat keadaan orang tua yang mengalami keterbelakangan mental.

ABSTRACT

Parenting is a way of educating, caring and nurturingwhich parents apply to children. The legislation that ensures the protection of children is regulated in Law No. 35 of 2014. In the village of Karangpatihan ,district of Balong, city of Ponorogo, some of the inhabitants have mental retardation and they carry out marriage so that they have descendent. According to the case we able to have the question and that is how is the parenting of the mental retardation in parenting for children.

The focus of this research is to describe how the pattern of parenting of mental retardation coupleto the children.In addition to analyz how isparenting form of mental retardation couple if it reviewed under perspective of child protection legislation No 35 of 2014 and Islamic law.

This type of research is empirical research (field research) which is using qualitative approach. The data in which submitted through interviews to three couples mental retardation, supervisor of resident of mental retardation or public figure and village head of Karangpatihan. And this type is Strengthened by direct observation and documentation, while data analysis is using qualitative descriptive.

The results of research conducted in the Village Karangpatihan sub-district of Balong in City of Ponorogo are (1). The Parenting forms to child of mental retardation couple tend to apply permissive parenting, considering the state of parents who have mental disability, so unable to care for children as much as possible. (2).The Parenting forms to child of mental retardation couplein the Karangpatihan village whic is reviewed under child Protection Legislation No. 35 of 2014 is close to compliance with the law. This is evidenced by the participation of the community members such as PKK cadres, Karangtaruna who are pro-active in assisting the children, and the involvement of the Government with provide facilities and infrastructure, and some services: such as providing card cards (PKH, RASKIN, JAMKESMAS, Kartu Indonesia Pintar),free school assistance, training training for people with disabilities and the surrounding community focused on "RumahHarapan", giving milk since child in uterus until age 3 years. (b). The pattern of foster pairs tunagrahita against children in terms of Islam some of which is recommended in Islam has been implemented but not yet effective. Given the state of parents who have mental retardation