Implementasi jaminan keamanan Hakim berdasarkan pasal 24 ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama di Pengadilan Agama Kota Malang

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 24 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa “Hakim Pengadilan Agama diberi jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya”. Dalam hal ini hakim diberikan penjagaan keamanan dalam menghadiri dan memimpin persidangan. Hakim harus diberikan perlindungan keamanan oleh aparat terkait yakni aparat kepolisian agar hakim mampu memeriksa, mengadili dan memutus perkara secara baik dan benar tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun.

Kajian ini difokuskan pada mekasnisme perlindungan dan jaminan keamanan hakim di Pengadilan Agama kota Malang serta implementasi dari Pasal 24 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama di Pengadilan Agama kota Malang.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan juga pendekatan yuridis empiris dalam rangka analisis data lapangan. Data dari penelitian ini bersumber dari data primer yakni dari data hasil observasi dan wawancara dengan informan yang terkait, dan data sekunder yang didapat dari undang-undang atau peraturan yang terkait dengan perlindungan dan jaminan keamanan hakim.

Dapat disimpulkan bahwa mekanisme perlindungan dan jaminan keamanan hakim di Pengadilan Agama kota Malang dibagi menjadi dua yakni di dalam dan di luar Pengadilan. Untuk implementasi dari Pasal 24 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama di Pengadilan Agama kota Malang belum terlaksana dengan baik dan benar karena tidak ada anggaran dari pemerintah, adanya anggapan bahwa di Pengadilan Agama tidak terlalu rentan terhadap ancaman keamanan karena hanya menangani perkara-perkara perdata, status hakim sebagai pejabat negara dan kesenjangannya dengan pejabat negara lainnya dan belum adanya peraturan lebih lanjut yang mengatur mengenai jaminan keamanan hakim.

ABSTRACT

Based on Article 24 Paragraph (5) of Number 50 the Year 2009 on Religious Courts, it is stated that "Religious Court Judges are assured of security in performing their duties". In this case, the judge is given security guard in attending and leading the trial. The judge must be given security protection by the relevant apparatus, ie the police apparatus so that the judge is able to examine, hear and decide cases properly and correctly without any pressure or intervention from any party.

This study focuses on the mechanism of protection and security guarantee of judges in the Religious Courts of Malang and the implementation of Article 24 Paragraph (5) of Court's Constitution Number 50 the Year 2009 on Religious Courts in Religious Courts of Malang.

This research uses a qualitative descriptive method and also the empirical juridical approach in order to analyze field data. The data from this research comes from the primary data of observation data and interviews with related informants, and secondary data obtained from laws or regulations related to the protection and security of judges.

It can be concluded that the mechanism of protection and security guarantee of judges in Malang Religious Court is divided into two namely inside and outside the Court. For the implementation of Article 24 Paragraph (5) of Court's Constitution Number 50 Year 2009 on Religious Courts in Religious Courts of Malang has not been implemented properly and correctly because there is no budget from the government, the assumption that in the Religious Courts is not too vulnerable to security threats because only handling civil cases, the status of a judge as a state official and his gap with other state officials and the absence of further regulations governing the security of judges.