Respon Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang terhadap ketentuan kewajiban label halal makanan impor: Dalam Undang-undang nomor 33 tahun 2014 kajian Maqashid Syariah

INDONESIA :

Di Indonesia banyak produk yang beredar tanpa label halal. Padahal, pasal 4 Undang-undang No. 33 Tahun 2014 mengatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus mempunyai label halal. Untuk itu permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, Bagaimana respon Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang terhadap pasal 4 Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?, Bagaimana menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Maqashid Syariah terhadap ketentuan kewajiban label halal makanan impor? Penelitian ini tergolong pada jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu respon Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang menanggapi makanan impor yang tidak memiliki label halal dengan sikap tidak peduli, namun pihak tersebut tetap tidak setuju dengan kenyataan dilapangan bahwa makanan tanpa label halal khususnya makanan impor bisa beredar tanpa adanya sanksi tegas. Pasal 4 Undang-undang Jaminan Produk Halal menjadi syarat utama untuk mendapat jaminan kepastian makanan yang dikonsumsi umat Islam. Dalam perspektif maqashid syariah ketentuan hukum yang belum sempurna menjadikan konsumen muslim ragu-ragu (dharuriyyah) sehingga makanan impor lebih banyak madharatnya karena belum terdapat label halal dalam makanan tersebut, sehingga belum termasuk menjaga jiwa ( hifz an nafs ).

ENGLISH :

In Indonesia many Product that circulate without halal label. In the fact, In the article 4 of Law No. 33 2014 saying that the product inside, circulate, and trade them in the territory of Indonesia should have a Halal Label. Therefore the problem that will be discussed in this research, How is the response of Jombang Department of Commerce towards article 4 of law No. 33 2014 about halal product warranty? How is the review of Article of law No. 33 2014 about halal product warranty and Maqashid shariah towards provisions liabilities? This study is classified into the type of empirical juridical. The approach used is the sociological juridical approach. The result of this research provided some conclusion. That is. The department of commerce responses at Jombang district in response to imported food without halal label with indifference yet, the associated party still does not agree with the fact that the food without halal label, especially imported food can be circulated without any authorisation. In the Article 4 on The Halal Product Warranty Act, there is the main requirement to obtain assurance of certainty of foods consumed by Moslems, therefore lawfully halal label is required in every imported product. From the maqashid shariah perspective, the law has not been perfect to make the consumers being not sure (dharuriyyah) imported foods are having more mudharat because there have been no halal labels embedded on the foods, so it does not include keeping the soul (hifz an-nafs).