Implementasi peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim

INDONESIA:

Untuk dapat melaksanakan pernikahan harus dipenuhi syarat-syarat sahnya pernikahan bagi calon mempelai laki-laki maupun perempuan, salah satu syarat perkawinan yaitu adanya wali nikah bagi calon mempelai perempuan. Kedudukan wali sangat penting sebagaimana diketahui bahwa yang berhak menjadi wali nikah terhadap seorang wanita adalah wali nasab. Dalam kenyataannya di Indonesia sering kali ijab kabul dalam suatu pernikahan dilaksanakan oleh pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) yakni menggunakan wali hakim. Di KUA Kecamatan Merakurak tahun 2015 termasuk paling tinggi melakukan pernikahan melalui wali hakim dibanding KUA lainnya.

Adapun perumusan masalah dari penelitian ini adalah 1. Bagaimana pelaksanaan pernikahan melalui wali hakim di KUA Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban. 2. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim di KUA Kecamatan Merakurak.

Penelitian ini tergolong dalam penelitian empiris, pemaparan datanya berbentuk deskreptif kualitatif. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa datar primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada beberapa staf pegawai KUA. Sedangkan data sekunder berasal dari literatur-literatur buku dan skripsi. Kemudian data tersebut diedit, diklasifikasi, diverifikasi, kemudian dianalisis.

Dalam penelitian ini diperoleh dua kesimpulan. Pertama, proses pelaksanaan pernikahan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban sama dengan proses pernikahan pada umumnya dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah. Namun masih banyak juga masyarakat yang masih melakukan pernikahan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak. Kedua, pengimplementasian Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim di KUA Kecamatan, dirasa kurang efektif dalam melaksanakan tugas-tugas yang sudah ada. Karena dalam peraturan yang sudah ada tidak dilaksanakan sebagaimana seharusnya

ENGLISH:

To be able to perform marriages must be met in terms of the validity of the marriage for the bride men and women, one of the conditions of marriage is the existence of guardians for the bride. Position guardian is very important as it is known that the right to be the guardian of marriage for a woman is a guardian nasab. In fact, in Indonesia often consent granted in a marriage performed by an staffs of Religious Affairs can have a sage guardian for her marriage. In Religious Affairs sub- district Merakurak 2015 including most high doing a wedding through a trustee other than the judge.

The formulation of the problem of this research is 1. How the implementation of a marriage through a guardian judge of Religious Affairs Merakurak sub- district Tuban. 2. How is that the implementation of The rule of Minister of Religion Number 30 in 2005 about the sage guardian by Religious Affairs sub-district Merakurak

This research is classified as empirical research. The data explanation is descriptive- qualitative. Meanwhile, the data is taken from primer and secondary data. Primer data is taken through interviews toward some staffs of Religious Affairs, while secondary data is taken from books, literacy and previous thesis. For the next step, the data is edited, classified, verified and analyzed.

There are two finding found in this research. The first is implementation process through the marriage guardian judge by Religious Affairs sub- district Tuban Merakurak similar to the process of marriage is generally done before Marriage Registrar Clerk. But still many communities that still perform weddings through guardian judge of Religious Affairs sub- district Merakurak. The second finding is that the implementation of The rule of Minister of Religion Number 30 in 2005 about the sage guardian by Religious Affairs sub- district Merakurak is not really effective because the existed rule is not executed as it must to be