Perlindungan hukum terhadap pemegang unit penyertaan reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) di PT Danareksa Malang menurut tinjauan hukum Islam

INDONESIA:

Reksadana adalah dana bersama yang dikelola oleh suatu perusahaan investasi yang mengumpulkan uang dari masyarakat pemodal dan menginvestasikannya ke dalam efek-efek baik melalui pasar modal ataupun pasar uang. Reksadana dibentuk sebagai salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu serta keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksadana di Indonesia selain ada yang berbentuk konvensional, juga ada reksadana berbentuk syariah. Di dalam Pasal 18 Undang-Undang Pasar modal Nomor 8 Tahun 1995, dinyatakan bahwa reksadana terdiri atas dua bentuk yaitu bentuk perseroan dan bentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Berdasarkan hal tersebut, PT Danareksa Malang sebagai Badan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menawarkan produk reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK).

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana praktek perlindungan hukum bagi pemegang unit penyertaan reksadana berbentuk KIK pada PT Danareksa Malang? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek perlindungan hukum bagi pemegang unit penyertaan reksadana berbentuk KIK pada PT Danareksa Malang?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa, praktek perlindungan hukum bagi pemegang unit penyertaan reksadana berbentuk KIK pada PT Danareksa Malang ditandai dengan adanya pembuatan kontrak oleh Manajer Investasi dengan Bank Kustodian dimana hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing pihak harus mendasarkan pada ketentuan peraturan Bapepam-LK. Selain itu upaya preventif juga dapat dilihat dari adanya pelaporan daily trading yang langsung dikirim melalui e-mail. Sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif dapat diberikan kepada pemegang unit penyertaan baik melalui proses litigasi maupun non litigasi. Kegiatan reksadana konvensional pada umumnya secara teknis tidak bertentangan dengan prinsip syariah, selama tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, adanya barang/ objek dalam kontrak yang dapat diserahterimakan, serta adanya kemaslahatan dan manfaat yang terkandung didalamnya. Sedangkan pada reksadana syariah, suatu produk dikatakan masuk dalam kategori daftar efek syariah apabila telah berhasil melewati proses penyaringan (screening) yang melibatkan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

ENGLISH:

Mutual funds are collective funds that are managed by an investment company that collects money from public investors and invest it in securities through the capital markets or money markets. Mutual Funds was formed as an alternative investment to the investor community and investors, especially small investors who don’t have a lot of time and expertise to calculate the risks of their investments. Mutual funds in Indonesia, there are a form other than conventional, but also a form of sharia mutual funds. In the Article 18 Capital Market Law No. 8 of 1995, stated that the fund consists of two forms of liability the company and the Collective Investment Contract. Based on this, PT Danareksa Malang as a State Owned Enterprise Agency (BUMN) offers mutual fund products Collective Investment Contract (CIC).

The problems in this reseacrh are: (1) How to practice the legal protection for unit holders of mutual funds form of CIC at PT Danareksa Malang? (2) How does Islamic law view of the protection for unit holders of mutual funds form of CIC at PT Danareksa Malang?. The type of research that used in this study is juridical empirical research and qualitative approach.

Based on the research finding, it can be concluded that the practice of legal protection for unit holders of mutual funds form of CIC at PT Danareksa Malang characterized by the formation of the contract by the Investment Manager and Custodian Bank in which the rights and obligations and responsibilities of each party must be based on the provisions of Bapepam -LK. In addition to preventive efforts can also be seen from the reporting of daily trading directly sent via e-mail. While the repressive legal protection can be given to the holders of fund units both through litigation and non-litigation. Conventional mutual fund activity in general basically is not technically in conflict with Islamic principles, as long as an agreement is reached between the two parties, the existence of items/objects in a contract that can be handed over, as well as the welfare and benefits contained therein. While the Islamic mutual funds, a product are included into the category list when Islamic securities has successfully passed the screening process involving National Sharia Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI).