Dynamics of tunisian polygamy law in gender perspective

INDONESIA:

Dinamika hukum yang muncul di dunia muslim ditandai dengan keberanjakan undang-undang modern dari konstruksi kitab fiqh klasik. Poligami merupakan sebuah isu lama yang selalu mengundang kontroversi. Salah satu produk pembaharuan hukum keluarga yang radikal di Tunisia adalah tentang pelarangan hukum poligami. Negara Islam yang mayoritas bermadzhab Maliki ini memandang pembaharuan tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Namun, apabila dilihat dari perspektif gender, pembaharuan ini membawa sebuah kemajuan hukum keluarga yang dapat melindungi hak-hak wanita Tunisia. Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana dinamika hukum poligami di Negara Tunisia? 2) Bagaimana pandangan gender terhadap dinamika hukum poligami di Tunisia?

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, dengan perolehan data yang bersifat deskriptif kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah kolaborasi dari pendekatan historis, perundang- undangan dan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) dinamika hukum poligami sangat revolusioner di Tunisia. Beberapa faktor yang mempengaruhi dinamika tersebut, yaitu faktor pemahaman agama, faktor ideologi sekuler, sosial-budaya, ekonomi, politik-hukum, dan pendidikan. Dinamika ini dapat dilihat dari 3 periode perkembangan hukum yaitu: a) Periode sebelum kemerdekaan, poligami diperbolehkan dengan syarat adil dan batas maksimal 4 orang istri. b) Periode setelah kemerdekaan, poligami dilarang melalui pasal 18 Code of Personal Status 1957. Pelanggaran terhadap ketentuan ini mendapat hukuman penjara 1 tahun dan/denda 240.000 malim. Dasar larangan yang digunakan pemerintah Tunisia adalah bahwa poligami sebagimana perbudakan, ideal al-Qur’an tentang perkawinan adalah monogami dan rujukan ayat poligami dari pandangan ulama’ modern Mohammad Abduh. c) Sedangkan pada periode revolusi (sekarang) terdapat wacana isu pelegalan larangan hukum poligami di Tunisia. 2) Dalam perspektif gender, dinamika hukum poligami yang terjadi pada periode setelah kemerdekaan menunjukkan langkah maju Negara Tunisia dalam usaha melindungi hak-hak kaum wanita dengan melakukan interpretasi ulang terhadap konteks sosial dari ayat-ayat poligami dengan menyatakan bahwa hukum poligami dilarang di Tunisia.

ENGLISH:

Legal dynamics arise in the Muslim world is marked by the construction of classical fiqh into modern laws. Polygamy is an old issue that always invites controversy. One of radical product on family law reform in Tunisia is about the prohibition of polygamy law. The Islamic country with Maliki scholar as majority of the adherent perceive that the reform contradict to Islamic law. However, when it is perceived by gender perspective, this reform brings the progression of family law that can protect the rights of Tunisian women. In this research, there are two formulations of the problem, they are: 1) What is the dynamics of polygamy law in Tunisia? 2) How can gender perspective perceive the dynamics of Tunisian polygamy law in gender perspective?

The method used in this study is the type of normative research, with descriptive-qualitative method for gaining of the data. The approach that is used in this research is a collaboration of historical, statute and conceptual approaches. The data used in this study is secondary data obtained from the information that have been written in the form of documents.

The results of research are 1) the dynamics of polygamy law is a revolution in Tunisia. There are several factors that influence the dynamics: understanding of religion; secular ideology; socio-cultural; economic; legal-political; and education. This dynamics can be seen from the third period of legal development, namely: a) the period of pre-independence, polygamy is allowed by condition, a fairness and maximum limit of 4 wives. b) The period after independence, polygamy is prohibited by Article 18 of the Personal Status Code of 1957. Trespassing this provision will punished by one year imprisonment sentence and / or fine about 240,000 malim. The Basic prohibition which used by Tunisian government is the thought that polygamy is as bad as slavery, because the ideal of Kalam Qur'an about marriage is monogamous, and as well as the modern thought of Mohammad Abduh about the verse of polygamy that become Tunisian government reference. c) Whereas, in the period of the revolution (nowadays) there are some issue about the discourse of law legalizing on banning polygamy law in Tunisia. 2) In a gender perspective, the dynamics of polygamy law that occurred in the period after independence indicates a progression of the effort from Tunisian State to protect the rights of women by undertaking the re-interpretation on social context of some verse of polygamy by arguing that the polygamy law is prohibited in Tunisia.