Tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran uang muka dalam penyewaan kamar kos: Studi kasus di Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang

INDONESIA:

Sewa menyewa merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang sering dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan tersebut dapat berupa manfaat barang atau jasa yang tidak dimilikinya, seperti menyewa tempat tinggal sementara bagi mahasiswa. Masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar kampus memanfaatkan kesempatan ini dengan menyewakan kamar kos sebagai tempat tinggal sementara. Sewa menyewa kamar kos di Kelurahan Sumbersari RW 01 menerapkan pembayaran uang muka. Sedangkan mayoritas ulama berpendapat penerapan uang muka itu dilarang dan hukumnya tidak sah karena mengandung unsur gharar.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek pembayaran uang muka dalam penyewaan kamar kos di Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran uang muka dalam penyewaan kamar kos di Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis (empiris) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu metode induksi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembayaran uang muka dalam penyewaan kamar kos-kosan di Kelurahan Sumbersari RW 01 merupakan ‘urf atau kebiasaan bagi pemilik kos yang menyewakan kamar kos-kosan dengan sistem pembayaran pertahun. Akad sewa menyewa kamar kos-kosan dilakukan pemilik kamar kos-kosan dan mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sesuai dengan rukun dan syarat sewa menyewa (ijârah), sehingga hukumnya sah. Praktek uang muka dalam sewa menyewa kamar kos yang dilakukan dengan empat cara, yaitu pertama penerapan sistem uang muka tidak kembali apabila penyewa batal menyewa kamar kos, kedua penerapan sistem uang muka akan kembali secara penuh walaupun penyewa batal menyewa kamar kos, ketiga penerapan sistem uang muka akan kembali dengan bersyarat (mencari pengganti atau penyewa baru), keempat penerapan sistem uang muka akan kembali denganakad/kesepakatan baru. Penerapan uang muka boleh dilakukan selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Uang muka dilakukan untuk menghindari adanya wanprestasi atau cidera janji antara pihak pemilik kos dan penyewa.

ENGLISH:

Tenancy is one of muamalah activities which is often performed by people to fulfill life needs. The needs may be in the form of goods and services which are not possessed by particular people such as a temporary residence for students. People who live near a campus use this opportunity by renting rooms for students’ temporary residence. One example taken from this case is a boarding house at Sumbersari Sub District RW 01. It implements a down payment in the tenancy. It is contradicted with the opinion of the majority of Islamic scholars who state that down payment is prohibited because it contains gharar.

The research aims to know the down payment practice in the tenancy of a boarding house in Sumbersari Sub District, Lowokwaru District, Malang City. It also aims to know the Islamic law review on the down payment implemented by this boarding house.

The research employs sociological law research (empiric) using qualitative approach. The data sources are primary and secondary data. The data are collected through observation, interview, and documentation. The obtained data are analyzed by using qualitative analysis method that is inductive method.

Based on the research, it can be concluded that the down payment for the boarding house located in Sumb ersari Sub District RW 01 is considered as urf or the habit of the house owner who lends the boarding house using annual payment system. The tenancy contract is executed by the boarding house’s owner and the students of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang as in accordance with the rukn or principles and requirements of tenancy ( ijârah) to make the verdict legal. The down payment implementation for a boarding house is accomplished in four ways. First, the money for the down payment cannot b e taken back if the tenancy is cancelled. Second, it can be fully taken back by the client although the tenancy is cancelled. Third, it can be taken back under some conditions, for example, finding the substitute or new tenant. Fourth, it can be drawn usin g a new contract. The down payment practice can be implemented as long as there are no parties inflicted. Down payment is implemented to avoid the agreement violation between the boarding house owners and the tenants .