Perjanjian sewa menyewa sawah melalui lisan di Desa Potoan Daya Kecamatan Palengaan Kabupaten Pemekasan ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

INDONESIA:

Peranan tanah sangat penting, selain sebagai tempat tinggal tanah juga sebagai obyek dalam perjanjian. Sehingga terbentuklah beragam perjanjian salah satunya perjanjian sewa menyewa tanah pertanian (sawah). Perjanjian sewa menyewa sangat berhubungan sekali dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (untuk selanjutnya disebut KHES). KHES sendiri sudah mengatur di dalamnya tentang sewa-menyewa yang terdapat dalam Buku II Bab XI tentang Sewa menyewa(Ijarah).Pelaksanaan perjanjian sewa menyewasawah biasadilakukan oleh masyarakat desa Potoan Daya kecamatan Palengaan kabupaten Pamekasan dan mereka sering mengadakan perjanjian sewa menyewa sawah secara lisan. Sehingga perlu adanya penelusuran di dalam KHES.

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian sewa menyewa sawah melalui lisan yang terjadi di desa Potoan Daya kecamatan Palengaan kabupaten Pamekasan ditinjau dari KHES.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sedangkan bahan data yang digunakan adalah bahan data primer, sekunder, dan tersier yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data, pengolahan data yang dilanjutkan pada analisis data.

Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan perjanjian sewa menyewa sawah melalui lisan pada masyarakat Desa Potoan Daya Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan adalah atas dasar kepercayaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Apabila dilihat dari segi rukun dan syarat sewamenyewa (ijarah) yang dilakukan masyarakat Desa Potoan daya telah sah dan memenuhi ketentuan yang dijelaskan dalam KHES yaitu pasal 295, pasal 296, pasal 301, pasal 303, pasal 308, dan pasal 318, mengenai rukun dan syarat ijarah, yaitu akad ijarah dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan atau isyarat. Serta di dalam penggunaan barang/objek sewamenyewa oleh pihak yang menyewa serta menikmati hasilnya secara penuh diperbolehkan karena sesuai dengan pasal 309, yaitu musta’jir dapat menggunakan ma’jur secara bebas apabila akad ijarah dilakukan secara mutlak. dan musta’jir hanya dapat menggunakan ma’jur secara tertentu apabila akad ijarah dilakukan secara terbatas. Penyewa masyarakat Desa Potoan Daya telah mengisyaratkan hal ini ketika akad sewamenyewa dilaksanakan meskipun tidak secara langsung diucapkan karena telah menjadi adat kebiasaan di masyarakat Desa Potoan Daya pada umumnya.

ENGLISH:

The role of the land is very important, as well as residential land as well as the object of the agreement so formed varieties of agreements, one of agreements is agricultural land lease agreement (rice field). Lease agreement has a relationship with the Compilation of Sharia Economic Law (referred as KHES). KHES is already set the lease; it’s contained in Book II, Chapter XI of the Lease (Ijara). Implementation of lease agreement of rice field is usually done by the villagers of Potoan Daya, Palenggaan subdistrict, Pamekasan. They are often doing orally lease agreements of rise field. So it is necessary to search in the KHES.

The focus of this research is to investigate the implementation of orally lease agreements of rise field in Potoan Daya village, Palenggaan subdistrict, Pamekasan in terms of KHES. This research includes empirical research using socio-juridical approach. Meanwhile the material is the material data used primary data, secondary, and tertiary conducted with techniques of data collection, data processing, followed in the data analysis.

From the research finding, it is concluded that the implementation of orally lease rice field agreement in Potoan Daya village, Palengaan subdistrict, Pamekasan is based on trust and agreement between both parties. When viewed in terms of harmony and terms of lease (ijara) conducted by Potoan daya community have legitimate and comply with KHES provisions. It’s described in KHES section 295, Article 296, Article 301, Article 303, Article 308, and Article 318, about the pillars (rukun) and requirements of ijarah. The ijarah contract can be orally, written , and or cues, as well as in the use of goods/objects of lease by the charterer and fully enjoy the results allowed for in accordance with article 309 , which musta'jir can use freely ma'jur ijara if the contract is done implicitly. And musta'jir only is able to use certain ma'jur ijara if the contract is limited.