Sanksi hukum terhadap buruknya pelayanan bagi penumpang bus patas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perspektif konsep ta'zir dalam Islam

INDONESIA:

Usaha jasa transportasi merupakan sektor bisnis profit yang sangat penting dalam perkembangan Nasional dan kegiatan masyarakat luas, khususnya dalam perkembangan ekonomi. Namun, terkadang bisnis tersebut tidak sepenuhnya mewujudkan pelayanan terbaik bagi penumpang sebagai pengguna jasa yang seharusnya bisa diakomodasi dengan baik oleh pihak pengusaha jasa. Sebagai contoh dalam hal ini misalnya pengusaha jasa bus patas sering kali tidak memperhatikan secara baik untuk memenuhi hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, baik pengusaha jasa maupun penumpang. Adapun kasus-kasus yang terjadi seperti pengemudi sering tidak mengenakan sabuk pengaman, ugal-ugalan, dan fasilitas tidak sepenuhnya ada. Kasus-kasus pelanggaran yang ditemukan tersebut seharusnya mendapatkan tindakan hukum yang tegas berupa sanksi hukum yang berfungsi untuk mengatur dan menghukum bagi pengusaha jasa transportasi yang tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maka dari itu penelitian ini, terdapat rumusan masalah, yaitu: 1) bagaimana sanksi hukum buruknya pelayanan bus patas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan? 2) bagaimana sanksi hukum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Prespektif Konsep Ta’zir dalam Islam? Sedangkan penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Metode analisis data yang digunakan adalah beberapa bahan analisis sebagai pedoman dalam mengolah data bahan skripsi.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah, bahwa sanksi hukum peraturan perundang- undangan yang berlaku untuk mengatur transportasi khususnya pelayanan penumpang bus patas tidak berjalan dengan baik sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi penumpang sebagai pengguna jasa serta pelanggaran selalu terjadi berkelanjutan. Sanksi hukum oleh Undang- Undang tersebut sesuai dengan konsep ta’zir dalam Islam yang identik dengan kriteria hukuman Ta’zir tersebut. Masalah lain adalah pengawasan oleh pejabat berwenang juga tidak begitu efektif dalam menegakkan hukum untuk mencapai keadilan bagi semua penumpang. Selayaknya peraturan perundang-undangan bisa memberikan efek positif dalam mengatur dan menegakkan hukum.

ENGLISH:

Transportation services business is a profit business sector is very important in national development and the wider community activities, especially in economic development. However, sometimes these businesses do not fully realize the best service for the passengers as service users who should be well accommodated by the employer services. For example in this regard entrepreneurs example executives bus services often do not pay attention well to fulfill the rights and obligations of both parties, both employers and passenger services. As for the cases that occurred as the driver often does not wear a seatbelt, reckless, and the facility is not fully there. Violation cases are found they should be getting strict legal action in the form of legal sanction that serves to regulate and punish the transport services for employers who do not comply with the legislation in force.

Therefore this research, there is a formulation of the problem, namely: 1) how bad the legal sanction executive bus services according to Law Number 22 Year 2009 on Traffic and Transportation? 2) how the sanctions law in the Law No. 22 Year 2009 on Traffic and Transportation Perspective Ta'zir concept in Islam? While this study belong to the normative legal research. The approach in this study is the approach to legislation. Methods of data analysis are some of the materials used as a guide in the analysis of process data thesis material.

The results of this study is, that the law sanctions laws and regulations that apply specifically to arrange transport executive bus passenger services are not running properly, causing injustice to passengers as service users as well as ongoing violations always occur. Legal sanctions by the Act in accordance with the concept of the Islamic ta'zir identical with the Ta'zir penalty criteria. Another problem is the supervision of the authorities is also not very effective in enforcing the law to achieve justice for all passengers. Legislation should be able to give positive effects in regulating and enforcing the law.