Politik hukum dual banking system di Indonesia: Kajian terhadap perubahan bank konvensional menuju dual banking system

INDONESIA:

Politik Hukum Dual Banking System sbg langkah dalam menetapkan Undang-Undang yang digunakan baik pada hukum yang telah berlaku (Ius Constitutum) maupun yang akan berlaku (Ius Constituendum) dengan kaitannya dengan perbankan Konvensional maupun perbankan Syariah. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah tersebut haruslah sesuai dengan sistem hukum nasional berdasarkan pada UUD 1945 dan dasar Negara Indonesia yakni pancasila. Berbagai faktor yang mempengaruhi penerapan Dual Banking System pun semakin luas.

Penelitian ini difokuskan pada landasan keberlakuan Undang-Undang yang sesuai dengan keberadaan Dual Banking System beserta faktor yang mempengaruhi bank konvensional menerapkan Dual Banking System. Untuk landasan keberlakuan kami menggunakan teori dari Moh. Mahfud MD yang menyatakan bahwa politik hukum sebagai kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan Negara. Landasan kebelakuan Hukum Dual Banking System bertujuan untuk menjadikan pedoman hukum mana yang digunakan untuk operasionalnya. Begitupula apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi bank Konvensional menerapkan Dual Banking System.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research, yaitu penelitian yang diarahkan dan difokuskan terhadap penelitian bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan Politik Hukum dan landasan keberlakuan Undang- Undang yang menangani Dual Banking System yakni UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan keberlakuan UU yang mengatur Dual Banking System di Indonesia. Menggunakan UU No. 10 Tahun1998 dan UU No. 21 Tahun 2008 merupakan pedoman bagi operasionalnya Dual Banking System. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi bank konvensional menerapkan Dual Banking System diperoleh dari faktor eksternal yang meliputi sosial, ekonomi, keagamaan, politik, meniru Negara tetangga. Jika faktor internal terdapat pada filosofis pancasila dan perundang-undangan.

ENGLISH:

Law Politics of Dual Banking System as a step in determining the law to be used both in the law that have been enacted (Ius Constitutum) and that will apply (Ius constituendum) with regard to conventional and Islamic banking. The policy taken by the government should be in accordance with the national legal system is based on the 1945 Constitution and Pancasila as the basis of the State of Indonesia. Various factors that affect the application of the Dual Banking System became more widespread.

This research focused on the foundation of the Law in accordance with the existence of the Dual Banking System, as well as factors that affect conventional banks that implement the Dual Banking System. For the validity of the runway, we use the theory of Moh Mahfud MD who states that the law politics as the official policy of the law to be enforced either by making new law or replacement of the old law, in order to achieve the goal of Country. The foundation of enforceability of Law at Dual Banking System to make law guidelines which are used for operations, neither of the factors that influence Conventional banks is applying the Dual Banking System.

The method used in this research is the library research, namely the research focused on research matter book connected with law politics and regulation of validation on Laws UU No.10 of 1998 about banking and UU No. 21 of 2008 about Sharia Banking.

The research finding shows that regulation of validation UU that manage Dual Banking System in Indonesia, using two laws, namely UU No. 10 of 1998 about banking and UU No. 21 of 2008 about shariah banking. Some factors that influence conventional banking are applying the Dual Banking System obtained from external which includes social, economic, religious, political and imitation other state (Malaysia). The internal factor is the philosophy of five basic principles of the Republik of Indonesia.