Perlindungan hukum terhadap penumpang bus yang tidak laik jalan di tinjau UU no. 22 Tahun 2009 dan hukum islam

INDONESIA:

Jasa pengangkutan khususnya bus merupakan peranan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat golongan kelas menengah kebawah untuk sampai ketujuan yang diinginkan dengan selamat. Armada bus yang menjadi jasa pengangkutan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009. Tetapi pada kenyataan dilapangan, pemenuhan berbagai aspek standart kelaikan belum dapat terlaksana seperti yang diharapkan. Timbul pertanyaan saat banyaknya terjadinya kecelakaan lalu lintas tentang perlindungan hukum bagi penumpang ketika penumpang sudah melaksanakan kewajiban untuk membayar jasa pengangkutan tersebut.

Mengacu pada latar belakang diatas terdapat beberapa rumusan masalah yaitu;
Mengapa dinas perhubungan masih meloloskan uji kalaikan dalam menentukan menentukan kelaikan bus? 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penumpang bus yang tidak laik jalan di kantor dinas perhubungan sidoarjo ditinjau UU No. 22 Tahun 2009 dan Hukum Islam? Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi hukum sebagai instansi sosial yang riil dalam sistem kehidupan yang nyata dan pengelolahan datanya menggunakan data primer sesuai dengan keadaan dilapangan.

Hasil dari Penelitian ini yaitu, pertama. penentuan teknis dan laik jalan dinas pehubungan Sidoarjo tidak sesuai dengan apa yang sudah dijelaskam dalam Undang- Undang dan dinas perhubungan Sidoarjo beranggapan jika menyamakan persyaratan teknis dan laik jalan dalam Undang-Undang, maka masyarakat akan kebingungan tidak ada bus yang dioperasikan karena bus tersebut tidak laik jalan. Kedua, bentuk kenyamanan yang dirasakan oleh penumpang kurang maksimal karena persyaratan teknis yang menjadi ukuran kenyamanan itu tidak diteapkan dalam uji kelaikan oleh dinas perhubungan sidoarjo, dan dinas perhubungan sidoarjo juga beranggapan apabila uji kelaikannya lulus, maka penumpang akan mendapatkan jasa raharja ketika mengalami kecelakaan.

ENGLISH:

Transportation services especially bus is a very important role for the community, especially the middle class down to the desired the destination safely. Bus fleet into the transporters must meet the technical requirements and roadworthy in accordance with Law No. 22 of 2009. But in fact of the field, the fulfillment of various aspects of the eligibility standards can’t be implemented as expected. The question arises when the number of traffic accidents on the law protection of passengers when passengers are already implementing the obligation to pay the Transportation services.

Referring to the background above, there are several formulation of the problem, namely; 1) Why the transportation department still pass the test in ddetermining the feasibility of a bus? 2) What form of law protection of bus passengers are not roadworthy in the transportation department office of Sidoarjo terms of Law No. 22 of 2009 and the Islamic Law? To answer the problem formulation, the method used in this study is an empirical research with socio- juridical approach of identifying the law as a social institution that is real in real life systems and data processing using primary data in accordance with the state of the field.

The results of this study were, first. technical and feasible way of determining the Transportation department of Sidoarjo different to what has been described in the statute and the transportation department Sidoarjo thought if equate technical determination and feasible way with what contained in the law, then the public will be confused because there were no roadworthy buses that operated. Second, the form of comfort felt by passengers less than the maximum because of the technical requirements which became a measure of comfort was not specified in the eligibility test by Sidoarjo transportation department, and transportation department of Sidoarjo also assumed if feasibility test passed, then the passenger will get relief services when an accident.