Problematika cerai bagi pegawai negeri sipil: Studi pandangan hakim di Pengadilan Agama Gorontalo

INDONESIA:

Negara Indonesia dalam upaya implementasi asas mempersulit terjadinya perceraian, telah mengaturnya dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan, salah satunya adalah legitimasi Peraturan Pemerintah Nomor 10 yang telah diratifikasi pada Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Demikian Pemerintah menganggap bahwa warga Negara Indonesia yang berstatus Pegawai Negeri Sipil memiliki peranan yang sangat urgen dan krusial, karena dinilai mempunyai posisi yang cukup dominan dan kontribusi yang besar dalam pembangunan nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan Problematika Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil dengan melakukan Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo, sedangkan Fokus Penelitian mencakup: (1). Mengapa hakim Pengadilan Agama Gorontalo memberikan putusan cerai bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak menyertai izin atasan, (2). Kendala-kendala apa saja yang terdapat dalam proses pelaksanaan pemberian putusan hakim terhadap perkara perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Gorontalo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yang kemudian pendekatan kualitatif, dengan menggunakan sumber Data Primer yang diperoleh langsung dari sumber utama yaitu para Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo, dan diperkuat Data Sekunder berupa kajian teori yang relevan dengan konteks permasalahan.

Hasil dari Penelitian ini dapat menunjukkan bahwa Alasan Hakim memberikan putusan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bercerai tanpa izin Atasan karena: Prinsip Fungsi putusan Pengadilan adalah untuk melindungi dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Peradilan dilakukan demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Prinsip kemandirian hakim, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka, Prinsip pengadilan tidak boleh menolak perkara, Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian, maka saran penulis, bagi para pelaku perceraian baik dari pemohon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil, di harapkan untuk benar-benar memahami dan mengetahui implikasi (akibat hukum), bagi tindak pelanggaran, berupa tidak memenuhi persyaratan dan prosedural perceraian, misalnya bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian dan tidak melampirkan izin dari atasannya.

ENGLISH:

Indonesian state in an effort to complicate the implementation of the principle of divorce, has been set in Regulation Legislation, one of which is the legitimacy of the Government Regulation No. 10 which was ratified in 1983 in conjunction with the Government Regulation No. 45 Year 1990 on Marriage and Divorce Permits for Civil Servants. Similarly, the Government considers that the Indonesian citizen who is a civil servant has a role that is very urgent and crucial, as it is considered to have a fairly dominant position and contribution to the national development.

This study aims to describe Divorce Problems For Civil Judge Sipildengan conduct studies in the Religious views Gorontalo, while the focus of study include: (1). Why Gorontalo religious court judges gave the decision to divorce civil servants who did not accompany the permit supervisor, (2). Any constraints contained in the implementation process of the judge's decision granting the divorce case for civil servants in the Religious Gorontalo.Penelitian using this type of empirical legal research, which was then a qualitative approach, using primary data sources obtained directly from primary sources, namely Religious Court Judges in Gorontalo, and Secondary Data is the study reinforced the theory that are relevant to the context of the problem.

The results of this study may indicate that the reason the judge gave judgment for the Civil Service since divorced without permission Bosses: The principle function is to protect the Court's decision in realizing social justice for all Indonesian people, justice is done for the sake of Justice Based on God, Principle of independence judge, that the judicial power is independent of state power, principle court may not refuse the case, the judge shall explore, and understand the value of law and sense of justice that live in the community.

Thus, the authors suggested, for the perpetrators of the divorce of the applicant's status as civil servants and non civil servants, is expected to really understand and know the implications (legal effect), for violations, such as not meeting the requirements and procedural divorce, for example, for civil servants who will do the divorce and did not attach permission from his superiors.