Tinjauan yuridis terhadap putusan no.792/PDT.G/2009/PA Jakarta Pusat tentang pembatalan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional

INDONESIA:

Transaksi bisnis adalah suatu kegiatan yang penuh menanggung risiko dan risiko yang sering terjadi adalah adanya wanprestasi dari partner bisnisnya. Sekalipun umumnya bisnis itu didasarkan pada hubungan simbiosis mutualisme atau kepercayaan di antara para pihak, namun hal tersebut tidak jarang timbul perselisihan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi bisnis, dan perselisihan tersebut meningkat menjadi konflik atau sengketa. Semakin luas arena aktivitas perdagangan, frekuensi terjadinya sengketa semakin meningkat.

Penelitian ini membahas tentang pertimbangan hukum penerimaan dan pengabulan pembatalan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam putusan No. 792/PDT.G/2009/PA. Jakarta Pusat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa pertimbangan hukum penerimaan dan pengabulan pembatalan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam putusan No. 792/PDT.G/2009/PA. Jakarta Pusat dan bagaimana tinjauan yuridis terhadap pertimbangan hukum penerimaan pengabulan pembatalan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal yang berpangku pada data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang memiliki kaitan erat dengan obyek penelitian, yang didapat melalui teknik dokumentasi dan dianalisis secara kualitatif sistematis serta disusun secara deskriptif analitis.

Hasil penelitian menegaskan bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat menerima permohonan pembatalan putusan Basyarnas dengan dasar hukum dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Jo pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dijadikan dasar hukum, sama sekali tidak menyinggung persoalan kewenangan pembatalan putusan Basyarnas. Sementara SEMA No.8 Tahun 2008 yang juga dijadikan sandaran hukum, bertentangan dengan Pasal 59 ayat (3) UU No. 48 tahun 2009. Sementara dari sisi pengabulan permohonan pembatalan putusan Basyarnas, majelis hakim mengabulkan permohonan pembatalan putusan tersebut dengan alasan tipu muslihat yang tidak didukung dengan bukti putusan pengadilan, tanggal 10 Oktober 2008, sedangkan pertimbangan hukum pengabulannya karena majelis arbiter "Tidak Jujur” dalam mengambil keputusan arbitrase yang menurut majelis hakim patut dikategorikan sebagai perbuatan “Tipu Muslihat” dalam Pasal 70 huruf C Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Dengan demikian majelis hakim telah mengabaikan norma hukum Pasal 71 UU No. 30 Tahun 1999 yang mewajibkan alasan-alasan pembatalan tersebut didukung dengan bukti putusan pengadilan.

ENGLISH:

Business transaction is an activity which is full of risk. The risk that often occurs is the default of a business partner. Even though a business is generally based on symbiotic mutualism relationship or trust between the parties, disagreements do not rarely arise which is then worsen into conflicts or disputes. The wider the area where the trading activity takes place, the occurrence frequency of disputes risen.

This study discusses the legal considerations of the acceptance and granting of the National Sharia Arbitration Board’s decision cancellation, verdict No. 792/PDT.G/2009/PA, Central Jakarta. Therefore, this study aims to determine: what are the legal considerations of the acceptance and granting of the National Sharia Arbitration Board’s decision cancellation, verdict No. 792/PDT.G/2009/ PA, Central Jakarta, and how is the judicial review on the legal considerations of the acceptance and granting of the National Sharia Arbitration Board’s decision cancellation.

The method of approach used in this study is the normative or doctrinal legal research using secondary data. It consists of primary, secondary and tertiary legal materials, which closely relate to the research object. It is obtained through technical documentation, analyzed in a qualitative systematic way, and processed using analytical descriptive method.

The results confirm that the panel of judges of Central Jakarta Religious Court accept the National Sharia Arbitration Board’s decision cancellation petition with a legal basis, Article 49 Law No. 3 of 2006 about Religious Courts Law, Article 55 No. 21 of 2008 on Islamic Banking law that becomes the legal basis, do not mention about the issue of authority in National Sharia Arbitration Board’s decision cancellation. On the other hand, SEMA No. 8 of 2008, which also becomes the legal basis, is contrary to Article 59 paragraph (3) of Law No. 48 of2009. Relates to the granting of National Sharia Arbitration Board’s decision cancellation, the panel of judges grant the petition using fraud unsupported by the court decision evidence as the reason, on October 10, 2008. Regarding the legal considerations, it is due to arbitral tribunal’s "dishonest" in taking arbitrage decision in which, according to the panel of judges, should be categorized as an act of "fraud" based on Article 70 letter C Law No. 30 of 1999. Thus, panel of judges have ignored the legal norm Article 71 law No. 30 of 1999 that require the reasons of cancellation to be supported by court decisions evidence.