Perlindungan motif batik milik pengrajin perorangandi Bojonegoro menurut Undang-Undang no. 19 tahun 2002 tentang hak cipta dan fatwa MUI: Studi kasus di Sentra Pengrajin Batik Jenegoroan

INDONESIA:

Batik Jenegoroan muncul karena Industri Kecil Menengah (IKM) diyakini memiliki nilai strategis dalam perekonomian nasional dan peningkatan PDRB dan Industri Kecil Menengah. Batik merupakan salah satu seni atau ciptaan yang dilindungi oleh hukum yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI yang memiliki tujuan sama yaitu untuk melindungi hak karya orang lain begitu juga dalam hukum Islam adanya larangan untuk tidak merugikan dan memakan harta orang lain dengan cara yang bâthil.

Penelitian ini, terdapat perumusan masalah yaitu: Pertama bagaimana bentuk perlindungan yang dilakukan oleh pengrajin dan pemerintah daerah terhadap motif batik milik pengrajin perorangan di Bojonegoro? Kedua bagaimana bentuk perlindungan hukum tersebut terhadap motif batik milik pengrajin perorangan di Bojonegoro ditinjau Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI ? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian yang berkaitan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Metode penentuan subyek yang digunakan adalah purposive sample atau sampel bertujuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan motif batik dari Pemkab. Bojonegoro yaitu mendata, menghimbau, memberi info terkait perlindungan hak cipta kepada para pengrajin batik yang memiliki motif batik hasil karya sendiri untuk mendaftarkan ke Disprindag Kab, Bojonegoro sebagai bentuk perlindungan dari pemerintah daerah. Pada UU. No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta perlindungan yang resmi dan diakui oleh hukum adalah mendaftarkan ke DJHKI sesuai pasal 37 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Bentuk perlindungan hak cipta motif batik ditinjau dalam Fatwa MUI merupakan tergolong hak milik huquq milkiyyah, salah satu hak kekayaan huquq mâliyyah. Batik merupakan kategori mâl atau harta karena bersendi pada dua asas yaitu ‘ainiyah dan‘urf batik masuk dalam kategori ‘ainiyah karena merupakan kategori benda atau harta yang berwujud sehingga memperoleh perlindungan hukum. Pada Fatwa MUI menggunakan hak cipta orang lain tanpa izin dari pencipta adalah hukumnya haram dan bisa dikenakan ganti rugi termasuk kategori pencurian. Pada UU. No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta bahwa hak cipta melindungi hak moral dan hak ekonomi yang hukumannya telah diatur dalam pasal 72 UU. No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

ENGLISH:

Batik Jenegoroan arises because of the confidence that the Small and Medium Industries (IKM) has a strategic value in the national economy and the increase in PDRB. Batik is one of the art or human creation that is protected by law. Especially are the Copyright Act No. 19/2002 and the MUI Fatwa. The Copyright Act No. 19 /2002 and the MUI Fatwa had the same goal to protect the rights of the creator's work.

The problems of this research are: Firstly how are the forms of protection from local government in providing protection to the batik individual craftsmen in Bojonegoro? Secondly how the forms of the legal protection of the batik motive are belongs to individual craftsmen in Bojonegoro according to Copyright Law No. 19/2002 and MUI Fatwa? This research uses empirical research. Research related to the socio-juridical approach. Method of determining the subject is purposive sample or samples aimed.

The results of this study indicate that the forms the protection of batik motive from Bojonegoro Government is urged to record and batik makers who have their own batik work to register to Bojonegoro government as a form of temporary protection. At the Copyright Law No.19/2002 protection is officially recognized by the law and is registered to DJHKI accordance with Article 37 of Copyright Law no.19 /2002.

The copyright protection forms of batik motive seen in the MUI Fatwa classified as one of Huquq mîlkîyyâh proprietary and Huquq mâlîyyâh property rights. Batik is categorized as Mâl or property, because the Mâl are jointed on two principles, namely âînîyâh and urf. Batik is categorized as âînîyâh because it is a category of objects or tangible property so that get legal protection. At the MUI Fatwa using someone else's copyright without permission of the creator is haram and could incur damages including theft category. At the Copyright Law No.19/2002 stated that copyright protects the moral rights and economic rights of
the punishment provided for in article 72.