Politik hukum perkoperasian di Indonesia: Studi yuridis atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUUXI/2013 Tentang dibatalkannya Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

INDONESIA:

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan konstitusi untuk menguji peraturan perundang-undangan terhadap UUD NRI 1945 Atas kewenangan itu, MK berdasarkan buku registrasi Nomor 28/PUU-XI/2013. Menilai bahwa UU No. 17 Tahun 2012 bertentangan dengan UUD NRI 1945. Dari hasil pengujian tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan UU No. 17 Tahun 2012 dan memberlakukan sementara waktu UU perkoperasian yang sebelumnya yakni UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Berdasarkan problem hukum diatas, maka rumusan masalah yang dirumuskan sebagai berikut: 1) Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No. 28/PUU-XI/2013 membatalkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian? 2) Bagaimana politik hukum putusan MK No. 28/PUU-XI/2013 tentang pemberlakuan sementara UU No. 25 Tahun 1992?. Dari rumusan masalah tersebut maka, penelitian ini tergolong ke dalam penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Dan analisa hukum yang digunakan adalah metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah undang-undang yang terkait dengan perkoperasian serta putusan MK No. 28/PUU-XI/2013 atau sering disebut penelitian kepustakaan (Library Reseach).

Hasil dari penelitian untuk rumusan masalah yang pertama adalah sbb: Terdapat tiga faktor yang melatarbelakangi Mahkamah Konstitusi Membatalkan UU No. 17 Tahun 2012 yakni: 1) Faktor filosofis, Nilai UU tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan. 2) Faktor Yuridis, UU No. 17 Tahun 2012 dalam kenyataannya tidak memuat amanat UUD NRI Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1). 3) Faktor Sosiologis, UU. No 17 Tahun 2012 mengenyampingkan modal sosial yang menjadi ciri utama fundamental koperasi. Adapun rumusan masalah yang kedua, terkait dengan politik hukum Putusan MK No. 28/PUU-XI/2013 yang memberlakukan kembali UU No.25 Tahun 1992 untuk sementara waktu dalam kenyataannya tidak meyelesaikan problem hukum perkoperasian saat ini. Banyak pengaturan baru dalam UU No. 17 Tahun 2012 yang tidak tertuang dalam UU No. 25 Tahun 1992 dan sebaliknya apa yang telah diatur dalam UU No. 17 Tahun 2012 dalam kenyataannya tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1).

ENGLISH:

Constitutional Court (CC) has an authority to examine any regulation toward the constitution of Indonesia. With this authority, according certified with No. 28/PUU-XI/2013, Constitutional Court judged that the regulation No. 17 Year 2012 is in contradiction with the constitution 1945 republic of Indonesia. So, the result from the examination, CC verdict to annul the regulation No. UU No. 17 Year 2012 and reenact the previous regulation of cooperation No. No.25 Year 1992.

Related to this problem, the objective of research are focusing on following questions: 1) what are the factors causing constitutional judges in their verdict No. 28/PUU-XI/2013 to annul the regulation No. 17 Year 2012? 2) How was the form of political law to the verdict of CC No. 28/PUU-XI/2013 about the temporal implementation of regulation No. 25 Tahun 1992?. With these objections, this research is categorized into normative legal research. And legal analysis which used in this research are the gramatical interpretation and systematical interpretation method. The legal data used in this study are regulations about cooperation and the verdict of CC No. 28/PUU-XI/2013.

The result of this study explains that; First, the factors which causing the annulment are (1) Philosophically, the value of this regulation contradicts with the essence of the home economic and cooperation, (2) Juridically, the regulation No. 17 Year 2012 did not suit the constitution 1945 of RI Paragraph 33 verse (1), and (3) Sociologically, The regulation No. 17 Year 2012 put aside the social value as the main basis of cooperation. Second, the political law of the verdict of CC No. 28/PUU-XI/2013 that implementing temporally the regulation No. 25 Year 1992 do not solve the problem of cooperation today. There are sections in regulation No. 17/2012 which can not be found in regulation No. 25/1992. Moreover, the substance of regulation No. 17/2012 literally does not suit the norm of Constitution of Republic Indonesia 1945 Section 33 (1).