Pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang tentang implementasi pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2008 tentang hak memilih mediator

INDONESIA:

Hak memilih merupakan hak mendasar yang mencakup proses mengeluarkan pendapatnya. Dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 mengatur tentang Hak Memilih yaitu memilih Mediator oleh Para Pihak Yang Berperkara. Mengingat bahwa di Pengadilan Agama Kota Malang mempunyai tenaga mediator yang cukup banyak, yaitu mediator dari dalam dan dari luar pengadilan. Dengan demikian seharusnya pasal tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif. Namun, pada praktiknya ternyata Pengadilan tersebut mempunyai kebijakan sendiri dalam mengimplementasikan pasal tersebut. maka, peneliti ingin mengetahui bagaimana pandangan hakim dalam melaksanakan pasal 8 tentang hak memilih mediator tersebut. Dengan demikian penelitian ini bermaksud untuk memperoleh jawaban atas masalah bagaimana pandangan hakim tentang faktor yang menghambat terhadap implementasi dari pasal tersebut dan solusi yang mungkin dapat mengurangi hambatan yang ada dalam pelaksanaan pasal tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan. dengan pendekatan penelitiannya yaitu kualitatif. Sehingga peneliti harus terjun langsung ke Pengadilan Agama Kota Malang demi mendapatkan data akurat tentang implementasi hak memilih mediator. Pendekatan ini berbentuk deskriftif. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Dari proses penelitian tersebut menghasilkan jawaban yang menunjukan bahwa implementasi dari pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Meskipun di Pengadilan Agama Kota Malang sudah dilengkapi dengan tenaga mediator dari luar Pengadilan tersebut, namun proses memilih masih melalui penunjukan dari Majelis Hakim. Hal tersebut menurut pandangan hakim disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya yaitu kurangnya pemahaman masyarakat, kurangnya kesadaran hukum dan budaya hukum di masyarakat, ketidakhadiran pihak yang berperkara, Aturan mengenai hak memilih kurang begitu tegas sebagai sebuah aturan, mediasi di Pengadilan sudah terlambat untuk dilaksanakan, tidak ada penunjukan yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim, mediator tidak lagi sama dengan konsep hakam. Selain itu, solusi yang dapat mengurangi hambatan tersebut menurut padangan hakim yaitu dengan memberikan pemahaman yang lebih terhadap masyarakat mengenai mediasi, membuat papan informasi yang lebih lengkap menyangkut mediator, dan mediasi harus dilakukan sebelum masuk ke Pengadilan. Namun, solusi ini masih belum bisa efektif karena belum dilaksanakan dengan nyata.

ENGLISH:

The right to choose is a fundamental right which includes the right to voice opinions. The Supreme Court rules no.1 of 2008 regulates that the right pick is choosing the mediator by the parties litigant. Given that in the Religious Courtat Malang city has many of mediators, namely mediator from inside and outside of the Court. Thus, the article should be implemented effectively. However in practice, the Court has its own wisdom to implement the article. The researchers want to know the judges’ view on the implementation of article 8 about right to choose the mediator.

This study intends and aims at obtaining an answer to the problem of how the judges view about the factors that hinder the implementation of the article and the solutions that may be able to reduce the barriers in the implementation of this article. The type of this research is empirical research or field research. The research approach is qualitative. Thus, researcher must go directly to the Religious Courtat Malang city in order to get more accurate data about implementation right to choose the mediator. This approach is a descriptive one,because researcher describes the events that occur in the society. this study use the method of collecting the data that obtained from interviews, observation, and documentation.

The results of this research is that the implementation of article 8 of the Supreme Court rules no.1 of 2008 can not be implemented effectively. Although in Religious Courtat Malang city is equipped with mediator from the outside of court, but the process is still through the appointment by the judges. the view of the judge is caused by several factors, including the lack of publik awareness, lack of legal awareness and legal culture in society, the absence of the litigants, the rules about the right to vote less so firm as a rule, mediation in court too late to implemented, no appointment is done directly by the judges, mediators are not the same about the concept of hakam. In addition, there are also solutions that can minimize the barriers in the view of the judge. The solutions give a deeper understanding to the society about mediation, making the board with more complete of information about the mediator, and mediation should be done before going to the court. But this is solution was not effectively, because not yet really implemented.