Pelaksanaan pembiayaan qardhul hasan di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang: Tinjauan fatwa DSN-MUI/VI/2001 tentang al-qardh

INDONESIA:

Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang bukan merupakan Lembaga Keuangan baik Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Non Bank dan juga bukan merupakan perusahaan pembiayaan, serta tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah yang memiliki tugas utama untuk mengawasi kegiatan agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip Syariah yang telah difatwakan DSN, akan tetapi melakukan fungsi dari Lembaga Keuangan dalam bentuk pemberian pembiayaan Qardhul Hasan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembiayaan Qardhul Hasan, dasar hukum pelaksanaan Qardhul Hasan, dan tinjauan fatwa DSN-MUI terhadap Qardhul Hasan di eL-Zawa UIN MALIKI Malang.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Penelitian ini bertumpu pada dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder yang dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif. Data primer diperoleh peneliti dari hasil dokumentasi dan wawancara dengan karyawan eL-Zawa UIN Maliki Malang.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan data yang dihasilkan di lapangan, pelaksanaan program Qardhul Hasan pada eL-Zawa UIN Maliki Malang terdiri dari Qardhul Hasan Produktif dan Konsumtif, yang produktif berupa pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Malang Raya, sementara yang komsumtif berupa Qardhul Hasan Karyawan dan Qardhul Hasan Motor. Dasar Hukum Pelaksanaan Qardhul Hasan Pada eL-Zawa UIN Maliki Malang adalah UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sebab Pelaksanaan Qardhul Hasan Pada eL-Zawa UIN Maliki Malang adalah salah satu bentuk pengelolaan zakat. Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Terhadap Pelaksanaan Qardhul Hasan Pada eL-Zawa UIN Maliki Malang dari segi syarat dan jaminan dan keharusan adanya biaya administrasi yang ditentukan oleh eL- Zawa sudah sesuai dengan fatwa DSN No. DSN-MUI/IV/2001 tentang Al- Qardh, hanya saja dari aspek penyelesaian masalah yang berbeda, yaitu dengan diberitahukan bagian keuangan agar memotong gaji dari nasabah tersebut untuk membayar angsurannya. Dan jika telah melakukan pelunasan, maka nasabah tersebut dikenakan denda 10% dari pokok pinjaman. Namun aturan mengenai denda baru diterapkan pada periode 1 Oktober 2013 yang akan datang.

ENGLISH:

UIN Maliki Malang eL-Zawa Amil zakat institute (ZAI) is neither bank or bank non finance nor Defrayal Company. It does not have Syari’ah board of controller whose main job controlling the related activity that is acceptable in Syari’ah principle and stipulation according to DSN fatwa. It commits function of finance institution in the form of Qardhul Hasan defrayal distribution.

This research aims to understand how is the implementation of Qardhul Hasan defrayal, Qardhul Hasan law base, and DSN-MUI fatwa observation to Qardhul Hasan in UIN MALIKI Malang eL-Zawa.

This research is empirical research which relies on two data sources such primary and secondary data being analyzed by descriptive analysis method. The primary data is obtained from the interview of UIN Maliki Malang eL-Zawa official employee.

In sum, according to the data, the Qardhul Hasan Program Implementation in UIN Maliki Malang eL-Zawa consists of productive and consumptive Qardhul Hasan. The productive one is in a form of Middle Micro Business defrayal being in Malang. While the consumptive ones are driven and official employee Qardhul Hasan. The law base of Qardhul Hasan implementation in UIN Maliki Malang eL-Zawa is law No. 23 of 2011 about zakat management for it is one of zakat management. The National Syari’ah Controller Fatwa observation to the implementation of Qardhul Hasan in UIN Maliki Malang eL-Zawa being in a form of requirement, collateral, and the necessity of eL-Zawa determined administrative cost, is appropriate with DSN No. DSN-MUI/IV/2001 fatwa about Al-Qardh. It uses the different problem solving related to the notification of financial division to deduct clients’ wages for paying installment. Ten percent of clients’ main loan will be paid as fine after the repayment.