Kekuatan hukum akta mediasi, konsiliasi, dan putusan arbitrase dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial: Perspektif Undang-undang no. 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan hukum Islam

Ali, Chaidir (2015) Kekuatan hukum akta mediasi, konsiliasi, dan putusan arbitrase dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial: Perspektif Undang-undang no. 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan hukum Islam. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

[img]
Preview
Text (Introduction)
11220014 Pendahuluan.pdf

Download (495kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Abstract: Indonesian)
11220014 Indonesia.pdf

Download (52kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Abstract: English)
11220014 Inggris.pdf

Download (52kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Abstract: Arabic)
11220014 Arab.pdf

Download (44kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Chapter 1)
11220014 Bab 1.pdf

Download (336kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Chapter 2)
11220014 Bab 2.pdf

Download (562kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Chapter 3)
11220014 Bab 3.pdf

Download (500kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Chapter 4)
11220014 Bab 4.pdf

Download (197kB) | Preview
[img]
Preview
Text (References)
11220014 Daftar Pustaka.pdf

Download (87kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Summary)
11220014 Ringkasan.pdf

Download (335kB) | Preview

Abstract

INDONESIA:

Hubungan antar manusia dalam menjalin hubungan kerja selain dapat membantu dalam pekerjaan juga akan memberikan dampak negatif di dalamnya. Jika timbulnya perselisihan antar orang yang memberi pekerjaan dengan pekerjanya, atau sesame pekerja. Dalam perselisihan hubungan industrial terdapat 4 (empat) macam perselisihan yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/buruh. Undang-undang dalam memberikan perlindungan terhadap warga negara mengatur proses penyelesaian perselisihan dalam Undang-undang No 2 Tahun 2004. Dalam UU PPHI terdapat 4 (empat) proses penyelesaian yaitu perundingan bipartite, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Namun, proses yang terjadi berada di luar pengadilan. Lalu bagaimana dengan kekuatan akta perdamaian.

Mengacu pada latar belakang di atas, ada beberapa masalah yang memerlukan pembahasan yang intensif. Pertama, bagaimana proses penyelesaian perselisihan melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2004 dan hukum islam? Kedua, bagaimana kekuatan hukum akta mediasi, konsiliasi dan putusan arbitrase dalam Undang-undang No 2 Tahun 2004 dan Hukum Islam?

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, maka dipilih metode kajian yang tepat dan akurat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang mengkaji bahan-bahan hukum baik dalam peraturan perundang-undangan maupun buku dan jurnal. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Studi dokumen sangat dominan dilakukan dalam penggalian data. Analisis dilakukan dengan cara melakukan berbagai penafsiran sebagaimana terdapat dalam ilmu hukum.

Hasil penelitian ini menghasilakan pertama, pada dasarnya setiap proses penyelesaian perselisihan melalui musyawarah untuk mencapai kesepaka tan. Dan dalam islam proses yang dilakukan oleh Rasulullah SAW memang belum menjadi suatu proses yang seperti sekarang, namun beliau mengutamakan musyawarah untuk mencapai perdamaian. Kedua. Akta perdamaian yang didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial dan bisa dilakukan eksekusi membuat akta perdamaian ini memliki kekuatan hukum tetap. Karena suatu putusan dikatakan berkekuatan hukum tetap jika tidak bisa dilakukan upaya hukum lainnya. Dan eksekusi dilakukan terhadap suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap.

ENGLISH:

Human relations in a making of work relationship can assist in the work that will give negative effect. If the incidence of disputes between people who give jobs to workers or as workers. In industrial disputes, there are 4 (four) kinds of disputes are rights disputes, conflict of interests, termination of employment disputes, and disputes between unions / labor. Act to provide protection for the citizens that regulate the dispute resolution process under Act No. 2 of 2004. In the Law of PPHI, there are 4 (four) that the settlement process of bipartite negotiations, mediation, conciliation and arbitration. However, the process is outside of court. And how about the strength of the certificate of peace.

Referring to the background above, there are some problems that require intensive discussion. First, how the process of dispute resolution is through mediation, conciliation, and arbitration in Law No. 2 of 2004 and Islamic law? Second, how the power of certificate law of mediation, conciliation and arbitration decision in Law No. 2 of 2004 and the Islamic Law?

To answer the problem statement above, the chosen method is precise and accurate assessment. This study is a normative law or the research literature that examines the law legal materials in legislation law both books and journals. The approach used is a law approach and the conceptual approach. Studies conducted in the dominant document data mining. The analysis is done by performing a variety of interpretations as contained in the science of law.

The results of this study, first, basically any dispute resolution process through deal deliberation. In Islam, the process was carried out by the Islamic Prophet Muhammad did not become a process as it is now, but he put peace deliberation. Second. Peace certificate that is registered in the Industrial Relations Court and could be executed in making this peace certificate have the legal law power. Because the decision that can be said legal law power if it could not be done by other law. And execution is done toward decision that has legally law power.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Supervisor: Herry, Musleh
Keywords: Kekuatan Hukum; Mediasi; Konsiliasi; Arbitrase; Hubungan Industrial; Power of Law; Mediation; Conciliation; Arbitration; Industrial Relations
Subjects: 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180127 Mu'amalah (Islamic Commercial & Contract Law) > 18012799 Mu'amalah (Islamic Commercial & Contract Law) not elsewhere classified
Departement: Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Bisnis Syariah
Depositing User: Imam Rohmanu
Date Deposited: 09 Jul 2015 02:53
Last Modified: 05 Jan 2017 02:28
URI: http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/240

Actions (login required)

View Item View Item