Formalisasi syariah: Studi konstruksi sosial elit partai politik di Kabupaten Pamekasan

INDONESIA:

Peran para legislator dari partai Islam sangat menentukan masa depan formalisasi syariah di daerah Pamekasan. Sebab, pintu pengakomodiran hukum Islam melalui jalur Perundang-undangan Daerah (Proglegsda) merupakan satu-satunya pintu yang paling efektif dalam mentransformasikan hukum Islam. Namun seringkali perjuangan para elit partai Islam daerah kandas di tengah jalan karena persoalan minoritas suara yang diperoleh, sehingga dalam mengupayakan formalisasi syariat harus juga ditopang secara sinergis oleh suara dari partai Nasionalis dan partai nasionalis-religius di parlemen. Namun upaya sinergis formalisasi syariat dari partai Islam, partai nasionalis religius dan partai nasionalis mempunyai defrensiasi pola perjuangan yang signifikan. Satu sisi para elit partai Islam mengupayakan formalisasi syariat Islam secara tekstual normatif, sementara partai elit partai nasionalis dan elit partai nasionalis- religius mengupayakan formalisasi secara subtantif. Sehingga berangkat dari persoalan tersebut peneliti memfokuskan penelitian ini ke dalam dua persoalan penting yaitu 1) Bagaimana pandangan elit partai politik mengenai upaya formalisasi syariah di Kabupaten Pamekasan?, 2) Bagaimana pola konstruksi sosial elit partai politik dalam memperjuangkan formalisasi syariah di Kabupaten Pamekasan?

Sehingga secara teoritis ekspektasi dari temuan dalam penelitian ini diharapkan mempunyai kontribusi penting, diantaranya adalah; hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rule model formalisasi syariat Islam yang ideal sehingga bisa menjadi outstanding theoritic di bidang ilmu hukum khususnya studi tentang formalisasi hukum Islam. Adapun secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi atau bahan kebijakan baru bagi para elit partai politik dalam mereaktualisasikan formalisasi hukum Islam yang progresif di Pamekasn dan di daerah-daerah lain yang menghendaki formalisasi syariah.

Dalam penelitian ini, cara pandang para elit partai dalam upaya formalisasi syariah, akan dianalisis dengan menggunakan teori konstruksi sosial Berger. Dengan argumentasi, teori konstruksi sosial berguna untuk mengetahui behind motive keagamaan masing-masing elit partai Islam, elit partai nasionalis-religius dan elit partai nasionalis yang menjadi legislator daerah, sehingga akan terkonfigurasi dalam formalsasi syariah yang transformatif. Selain itu dari segi metode penelitianya, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma naturalistic. Sedangkan dari segi pengolahan datanya peneliti menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Yang kemudian dalam penyajian datanya peneliti melalui tahap-tahap editing, verifikasi, klasifikasi, analisis data hingga sampai pada tahap akhir yaitu kesimpulan.

Sementara hasil penelitian dalam tesis ini adalah 1) Seluruh para elit partai politik baik partai yang berideologikan Islam, nasionalis-sekuler, maupun partai politik nasionalis-religius memandang perlu adanya formalisasi syariah di Kabupaten Pamekasan; 2) Adapun konstruksi sosial elit partai politik dalam memperjuangkan formalisasi syariah di Pamekasan, mereka memahami bahwa: Pertama, Konstruksi teologis elit partai Islam cenderung dogmatis dan menghendaki formalisasi syariah secara normatif- tekstual. Sementara para elit partai politik nasionalis sekuler dan nasionalis religius dalam sistem konstruksi teologisnya lebih cenderung teologis substansial, yaitu upaya perjuangan dalam mentransformasikan hukum Islam ke dalam program legislasi daerah secara substansi. Kedua, Konstruksi sosiologis para elit partai Islam menyandarkan argumentasinya pada Islam sebagai agama mayoritas masyarakat Pamekasan. Dalam kapasitas ini para elit partai nasionalis juga mempunyai argumentasi sosiologis yang sama dengan para elit partai Islam, hanya saja mereka menambahkan argumentasi adanya sistem demokratisasi yang dibangun di Indonesia sebagai alasan sosiologis untuk memberikan kebebasan masyarakatnya memilih hukum apa yang harus diakomodir dalam program legislasi daerah. Ketiga, Konstruksi politik para elit partai Islam menyandarkan argumentasi konstruksinya dengan alasan komitmen ideologis masing-masing partainya. Sementara konstruksi politik yang coba dibangun oleh para elit partai nasionalis sekuler dan partai nasionalis religius kecuali PKB cenderung prgamatis. Adapun PKB dari partai nasionalis-religius konstruksi politisnya cenderung kompromistis antara pragmatis dan ideologis.

ENGLISH:

The role of legislators from the Islamic parties will determine the future of the formalization of sharia in Pamekasan. Because the accomodation of Islamic law through the Regional Legislation (Proglegsda) is the only way that’s most effective in transforming Islamic law. But the struggle of elite’s Islamic parties foundered because of the way the issue of minority votes obtained, so that the law should also seek formalization synergistically supported by the sound of the Nationalist Party and the nationalist - religious parties in parliament. However synergistic efforts formalization of sharia Islamic party, religious and nationalist parties nationalist parties have differentiation pattern of significant struggle. One side of the elite Islamic party seeking textual formalization of normative Islamic law, while the party elite and elite nationalist party of nationalist-religious party seeking substantive formalization. Thus departing from the problem research focus of this research into two important questions : 1) How do elite political parties regarding the formalization of sharia in Pamekasan? , 2 ) How does the pattern of elite social construction of political parties in the fight for the formalization of sharia in Pamekasan?

Expectations, this study could provide important contributions, such as; are theoretically capable of becoming a model rule formalization of Islamic law that could be ideal theoritic outstanding in the field of legal science, especially the study of the formalization of Islamic law. As a practical manner, the results of this study are expected to be a reference or a new material for the elite policies of political parties in mereaktualisasikan progressive formalization of Islamic law in Pamekasan and in other areas that require formalization of sharia.

In this study, the views of the party elite in the formalization of sharia, will be analyzed using the theory of social construction Berger. This is to find out the motive behind each other's religious elite Islamic party, the party elite and elite nationalist-religious nationalist party into a regional legislator, so it will be configured in the formalization of sharia transformative. Also in terms of research method, the researchers used a qualitative approach with naturalistic paradigm.

While the results of the research in this thesis are 1) political party elites both parties berideologikan Islamic, nationalist-secular, and nationalist-religious political parties saw the need for formalization of sharia in Pamekasan; 2 ) The social construction of political elites in the fight for the formalization sharia in Pamekasan, they understand that : First, the construction of theological elite Islamic parties tend dogmatic and normatively requires formalization of sharia - textual. While the elite secular nationalist political parties and religious nationalists in the construction of his theological system theological substantially more likely. Secondly, Construction sociological elite Islamic parties rested his argument on Islam as the religion of the majority community Pamekasan. In this capacity the party elite nationalist and nationalist-religious also have the same sociological argument with the elite Islamic party, it's just that they added a system built democratization in Indonesia as a sociological reasons to give the people the freedom to choose the law what must be accommodated in prolegsda. Third, the political construction of the elite Islamic party construction argument rested on the grounds of ideological commitments of each party. While trying to built a political construction by the secular nationalist party elite and religious nationalist parties except CLA tended prgamatis. The CLA of nationalist-religious parties tend to be a compromise between the political construction of pragmatic and ideological.