Ketentuan pidana bagi pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan dalam pandangan kyai Nahdlatul Ulama (NU) Kota Malang

INDONESIA:

Praktek perkawinan telah berjalan demikian lama, seumur dengan generasi manusia itu sendiri yakni sejak zaman Nabi Adam a.s hingga di zaman modern yang dinamikanya terus mengalami banyak perubahan. Aturan-aturan tentang perkawinanpun juga telah mengalami banyak perubahan sejalan dengan perkembangan zaman tersebut. Begitu pula dengan praktek perkawinan di Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang dan harus dicatatkan. Berawal dari maraknya praktek nikah sirri di Indonesia, baru-baru ini Negara Indonesia diramaikan dengan adanya RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan, atau disebut dengan Rancangan Undang-Undang Nikah Sirri. Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut, yang telah menuai kontroversi adalah adanya suatu upaya pemidanaan bagi para pelaku nikah sirri. Berangkat dari persoalan di atas, penelitian ini bertujuan ingin mengetahui pendapat dari kyai NU di Kota Malang terhadap pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan dan adanya upaya pemidanaan bagi pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan.

Persoalan diatas peneliti masukkan dalam jenis penelitian field research. Pendekatan yang digunakan adalah kualiatif deskriptif. Untuk memperoleh data, maka peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh, kemudian diolah dengan menggunakan teknik Editing, Classifying, Verifying, Analysing, dan Concluding.

Dari data yang terkumpul, maka bisa disimpulkan bahwa para kyai NU di Kota Malang memandang bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan di Indonesia adalah perkawinan yang sah secara syari’at namun bukan perkawinan yang baik. Dengan alasan, bahwa perkawinan yang baik adalah perkawinan yang bertujuan untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah wa rohmah, dan untuk mewujudkannya harus disesuaikan dengan konteks dimana pelaku hidup dan tinggal. Sedangkan ketentuan pemidanaan bagi pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap oleh kyai NU di Kota Malang sebagai usaha untuk menertibkan masyarakat dan memberikan perlindungan bagi kaum perempuan. Akan tetapi para kyai NU tidak sepakat kalau sampai para pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan itu harus dipidanakan. Sesungguhnya perkawinan itu dalam wilayah perdata dan pemberlakuan sanksi perdata sudah cukup untuk mewujudkannya. Namun para kyai pesantren Kota Malang berbeda pendapat terkait bentuk sanksinya.

ENGLISH:

The practice of marriage has been running for so long, the rest of the generations of man himself that since Prophet Adam to the modern times that the continuing dynamical to experience many changes with the development era. So, the marriage practices in Indonesia which is set by law and must be recorded. Originated from the rampant practice of Nikah Sirri in Indonesia, was recently in Indonesian the plan of statute with the material justice field of religious marriage, or it is called Nikah Sirri. In the discussion of legislation draft, which has drawn controversy is the existence of a punishment for the performer Nikah Sirri. From this problem, this research aims to find out and describe the opinions and view of Islamic teacher of NU on the performer of not recorded marriage and the effort of punishment for the performer of marriage that is not recorded.

The researcher includes this problem in to field research design and uses descriptive quantitative approach. To collect the data, the researcher uses interviews and documentation methods. The data will process with the editing, classifying, verifying, analyzing and concluding technique.

The research result can be concluded that the Islamic teacher of NU on Malang give some opinions and views that the marriage without the record is permitted on Islamic law but it not good marriage process. The reasons are, the good marriage process is the marriage that aimed into Sakinah, Mawaddah and Rahmah family. And the certainty of punishment to the performer into marriage that is not recorded, the Islamic teacher of NU have an opinion if it’s to organize the society and give be under the protection to woman. But they are not agreeing if given the punishment to the performer of Nikah Sirri. Because, the marriage is one of the domains of Islamic civil law and the consequence of the violation is on the Islamic law civil.