Permohonan perwalian oleh ibu kandung atas anaknya untuk melakukan transaksi penjualan tanah waris di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

INDONESIA:

Secara normatif ibu kandung merupakan wali yang sah bagi anak kandungnya. Hal ini diperkuat oleh Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa Anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah menikah berada dibawah kekuasaan orang tuanya, selama tidak dicabut. Orang tua berhak mewakili anaknya mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Namun faktanya beberapa Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah mensyaratkan ibu untuk memiliki penetapan perwalian dari Pengadilan, dalam hal melakukan beberapa perbuatan hukum. Seperti dalam perbuatan hukum penjualan tanah waris. Salah satu contohnya adalah yang ada dalam perkara No.001/Pdt. P/2014/PA.Kab.Mn. Ada beberapa masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menerima serta bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan perwalian oleh ibu kandung atas anaknya dalam perkara No.001/Pdt. P/2014/PA.Kab.Mn.

Dalam rangka menjawab rumusan masalah di atas maka peneliti menggunakan metode penelitian empiris atau lapangan, serta menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti terjun langsung kelapangan, dan yang menjadi data primer adalah wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam penerimaan dan penyelesaian penetapan No.001/Pdt. P/2014/PA.Kab.Mn. Dokumen–dokumen resmi serta buku-buku yang terkait digunakan sebagai sumber data sekunder.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Pertimbangan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menerima perkara tersebut karena sesuai dengan Undang- Undang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak perkara jika masih berada dalam kewenangan Pengadilan. Permohonan perwalian yang diajukan oleh ibu kandung terhadap anak yang masih di bawah umur itu untuk membuktikan dalil-dalil bahwa transaksi tersebut bertujuan untuk kepentingan anak. 2) Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Kabupaten Madiun mengabulkan permohonan penetapan ibu kandung sebagai wali terhadap anak di bawah umur dalam Penetapan Nomor 001/Pdt.P/2014/Pa.Kab.Mn adalah bahwa transaksi tersebut demi kepentingan anak yaitu untuk biaya hidup anak. Selain itu Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hak-hak anak ini harus dilindungi. Selain itu adanya penetapan ini untuk menguatkan bahwa memang anak itu menghendaki adanya peralihan hak yang di dalamnya ada hak dari anak yang masih di bawah umur tersebut.

ENGLISH:

In normative, a mother is a legal guardian for her child. This is affirmed by Article 47 Act Number 1 of 1974 jo Article 98 Compilation of Islamic Law that the child under 18 years old or has not been married is the parent’s authority as long as the authority is not revoked. The parent have right to represent their child in regarding all legal deeds, either inside or outside the court. But in the fact, some of the Notaries/Land Deed Officers command the mother to have a decision of guardianship petition by the judge to do some legal deeds, such as in the legal deed to sell the land of inheritance. For example, in the case Number 001/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn. There are some problems examined in this study, namely how is the consideration of Religion Court of Regency of Madiun to receive the case Number 001/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn and how is the consideration of the judges to determine the petition of guardianship by the mother for her child in the case Number 001/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn.

To answer the statements of problem, the author uses empirical or field research and uses qualitative approach. In this study, the author directly enters to field of study and the primary data is the interview to the related parties in the receiving and completing the case Number 001/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn. Official documents and related books are used as the secondary data.

The conclusions of this study are: 1) Consideration of Religion Court of Regency of Madiun accepts the case because based on the Act of the Judicial Authority states that the Court cannot be refused the case if it is the authority of the Court. Guardianship petition is filed by the mother for her child to prove the arguments that the transaction is intended to the child interests. 2) The basic Considerations of the judge assembly of the Religion Court on granting the mother request to become her child’s guardian in the decision of the case number 001/Pdt.P/2014/Pa.Kab.Mn is for the needs of child’s life. In other hand, the judge assembly considers children's rights must be protected. Moreover, the decision affirms that the child intends to move his right.