Implementasi Perma no. 1 tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling pengadilan negeri dan pengadilan agama/mahkamah Syar’iyah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran di Pengadilan Agama Banyuwangi.

INDONESIA:

Layanan sidang terpadu merupakan penerapan acces to justice dalam bentuk pelayanan sidang diluar gedung pengadilan untuk membantu para pencari keadilan yang mengalami kesulitan datang ke kantor pengadilan karena masalah geografis, dan ekonomis. Pada umumnya layanan sidang diluar gedung pengadilan diperuntukkan untuk masyarakat miskin dan termarjinalkan dalam semua jenis perkara, namun dalam PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang pelayan terpadu menegaskan pentingnya memperoleh kepastian hukum dalam hal pencatatan perkawinan dan kelahiran sehingga perkara yang dilayani dalam layanan sidang terpadu di Pengadilan Agama adalah isbat nikah (perkara voluntair). Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut : (1) Bagaimana prosedur pelaksanaan layanan sidang terpadu di Pengadilan Agama Banyuwangi? (2) Bagaimanakah efektivitas PERMA No. 1 Tahun 2015 Terhadap layanan sidang terpadu di Pengadilan Agama Banyuwangi menurut Teori Efektivitas Soerjono Soekanto?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris karena perolehan sumber data langsung dari lapangan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur layanan sidang terpadu di Pengadilan Agama Banyuwangi telah sesuai dengan amanat PERMA No. 1 Tahun 2015, yakni melakukan koordinasi dengan KUA dan Dispenduk Capil dalam penentuan waktu dan lokasi pelaksanaan layanan sidang terpadu dan kegiatan tersebut dapat dikatakan efektif. Hal itu dapat dibuktikan dengan terlaksananya teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dengan baik, hanya saja dari 5 faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum ada satu yang belum efektif yaitu faktor masyarakat.

ENGLISH:

Integrated trial service is the application of access to justice in the form of court services outside the courthouse to help justice seekers who have difficulty coming to the court office due to geographical, and economic problems. In general court services outside the courthouse are for the poor and marginalized in all types of cases, but in PERMA No. 1 of 2015 concerning integrated services emphasizes the importance of obtaining legal certainty in the matter of registering marriages and births so that cases served in integrated hearing services in the
Religious Courts are marriage isbat (voluntary cases).

Based on this the researcher is interested in conducting research with the following problem formulation: (1) What are the procedures for implementing integrated trial services in the Banyuwangi Religious Court? (2) How is the effectiveness of PERMA No. 1 of 2015 on integrated trial services in the Banyuwangi Religious Court according to Soerjono Soekanto's Effectiveness Theory?This research is a type of empirical legal research because the acquisition of data sources directly from the field. The research approach used is qualitative with data collection methods used are interviews, and documentation.

The results of this study indicate that the integrated trial service procedure in the Banyuwangi Religious Court is in accordance with the mandate of PERMA No. 1 of 2015, namely coordinating with KUA and Dispenduk Capil in
determining the time and location of the implementation of integrated hearing services and the activities can be said to be effective. This can be proven by the implementation of Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness, only one of the 5 factors that influence the effectiveness of law is one that has not been effective, namely the community factor.