Analisis kemampuan dan kinerja keuangan daerah Kabupaten Nganjuk dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah pada tahun 2013

INDONESIA:

Semenjak Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 diputuskan, semua daerah otonom di tingkat propinsi dan kabupaten/kota diberi wewenang untuk mengurusi dan mengatur wilayahnya sendiri. Hal ini disertai dengan pengurangan wewenang pemerintah pusat dalam beberapa aspek, termasuk aspek keuangan. Dengan demikian pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan Penerimaan Asli Daerah untuk membiayai operasionalnya. Beberapa laporan menunjukkan tingginya kegagalan otonomi daerah dikarenakan rendahnya PAD tidak sebanding dengan pengeluaran belanja pemerintah daerah. Tujuan dari penelitian ini untuk membuktikan apakah hal tersebut juga terjadi di Kabupaten Nganjuk berdasarkan pada data-data yang berhasil diungkap.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan fokus penelitian secara sistematis yang meliputi kemampuan keuangan, kinerja keuangan, dan pencapaian keberhasilan otonomi daerah. Subyek penelitian adalah empat lembaga pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk yang berhubungan dengan keuangan daerah dan otonomi daerah. Data dikumpulkan dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara. Analisa data melalui empat tahap: reduksi data, penyajian data, konfirmasi narasumber, dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian menunjukkan Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Nganjuk sangat kurang (<10%) dan menunjukkan Pola Hubungan Tingkat Kemampuan Daerah yang Instruktif, yang berarti kebijakan pemerintah yang diambil harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat. Meskipun demikian, indikator kinerja keuangan menunjukkan tren yang bagus, di mana PAD yang terserap melebihi target. Sedangkan untuk keberhasilan otonomi dilihat dari ukuran IPM, lebih banyak dipengaruhi bentuk struktur anggaran belanja daerah, di mana porsi belanja lebih banyak dianggarkan untuk bidang pendidikan dan kesehatan, sehingga nilai IPM, Angka Melek Huruf, dan Angka Harapan Hidup Kabupaten Nganjuk termasuk tinggi.

ENGLISH:

Since the deciding of Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, all of provinces and Kabupatens/Kotas had been authorized to manage and regulate its own territory, accompanied by a reduction of central government authority in some aspects, including financial aspects. Therefore, all of autonomous regions are required to optimize the District Own Resource Revenue/DORR (Penerimaan Asli Daerah/PAD) to payed the operational cost of regional government. Some reports was showed a high failure of regional autonomy caused by the low DORR value that’s not comparable with the expenditure of local government. The goal of this study is to proving whether this case probably happen in Kabupaten Nganjuk, based on the uncovered data.

This study is using descriptive qualitative approach to describe the research focus systematically includes indicator of financial capacity, financial performance, and achievements of regional autonomy. The research subjects are four regional government institutions of Kabupaten Nganjuk that related to regional finance and regional autonomy. The data was collected by observation, documentation, and interviews. And the analysis of data through four stages: data reduction, data presentation, sources confirm, and conclusion.

The results was showing that the Degree of Fiscal Decentralization of Kabupaten Nganjuk is very less (<10%) and the Regional Capability Level Relationship pattern shows an Instructive pattern. Its means all of Government's policy must be approved by the Central Government. Nevertheless, financial performance indicator to show a good trend, that DORR had absorbed over the target. Then, the successions of autonomy in the HDI scale, more influenced by structure form of regional budget, with the share of spending more budget on education and health aspects, which is comparable with the high value of HDI, Literacy Rate, and Life Expectancy.