Peran kepala desa dalam perubahan adat larangan pernikahan antar dusun perspektif fiqh imamah Imam Al-Mawardi dan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa: Studi di Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri

INDONESIA:

Latar belakang penelitian ini adalah adanya adat yang melarang terjadinya pernikahan dengan sesama warga Desa Gadungan sehingga bila melanggar adat, masyarakat harus menjalankan adat yang dianggap menyalahi Islam sehingga muncul upaya Kepala Desa untuk membina dan meluruskan pemahaman warga Desa Gadungan tentang hukum Islam.

Dalam penelitian ini merumuskan dua permasalahan, yaitu : Bagaimana pandangan tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Gadungan tentang peran Kepala Desa dalam perubahan adat larangan nikah antar Dusun masyarakat Desa Gadungan perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ? dan Bagaimana pandangan tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Gadungan tentang peran Kepala Desa dalam perubahan adat larangan nikah antar Dusun masyarakat Desa Gadungan perspektif Fiqh Imamah Imam Mawardi ?

Jenis penelitian adalah emperis dengan pendekatan metode kualitatif, sumber data didapatkan dari observasi dan wawancara pada Kepala Desa, Tokoh masyarakat, dan Masyarakat sebagai data Primer. Serta literatur dan arsip Desa sebagai data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Kepala Desa sudah relevan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Fiqh Imamah Imam Al-Mawardi. Terlihat dari proses kepemimpinan dengan turun langsung memimpin masyarakat dalam kegiatan Desa agar dapat mengenalkan masyarakat pada hukum Islam melalui upaya Kepala Desa untuk mengadakan kegiatan keagamaan guna mengikis adat yang melanggar Hukum Islam. Upaya ini dilakukan dalam bentuk kegiatan Desa maupun kegiatan kegamaan rutin mingguan maupun bulanan yaitu : pengajian, yasin, tahlil, khataman serta menghadirkan pemuka agama untuk memberikan pemahan tauhid. Adapun upaya yang dilakukan dengan mempercayakan staf Desa untuk membantu mengurus administrasi Desa dan mendampingi Kepala Desa untuk turun langsung dalam kegiatan Desa.

ENGLISH:

Background of this research is the existence of custom that forbid a resident to marry fellow Gadungan villager and if they violate it, they have to do some village custom that is against Islamic doctrine so the chief village intend to nurture and straighten Gadungan Village residents understanding about Islamic law.

There are two problem formulations that occur in this research, which are: How is the view of public figure and the people of Gadungan Village about Village Chief Roles In Alteration of Customs Prohibition of Inter-Hamlet Marriage In The Perspective of Leadership Fiqh of Imam Al-Mawardi And Constitution Number 6 Year 2014 About Village? and How is the view of public figure and the people of Gadungan Village about Village Chief role’s in alteration of customs prohibition of inter-hamlet marriage between Gadungan Village people in the perspective of Leadership Fiqih of Imam Mawardi ?

This research is categorized as empirical research with qualitative approaching method. Primary data source is obtained from observation and interviewing the Village Chief, public figures, and the people. As well as literature and village archive as the secondary data.

The results of this study indicate that the role of Village Chief is relevant to Law Number 6 year 2014 and Fiqh Imamah Imam Al-Mawardi. It can be seen through his leadership process by leading the people directly in village activities so he can introduce them to Islamic law through Village Chief effort to held religious activities to erode customs that violate Islamic Law. The efforts is done through various religious activities that is held routinely in week or month, which are: Islamic studies, yasin, tahlil, regular Qur’an recitement, as well as presenting religious figure to teach about tauhid understandings. As for other effort that is done is trusting the chief staff to help with the village administration and to accompany the village chief to participate in village activities.