Pandangan pimpinan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kota Malang terhadap Peraturan Menteri Agama pasal 3 ayat (4) no. 29 tahun 2015 tentang penundaan pendaftaran haji reguler

INDONESIA:

Haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang memenuhi syarat istita’ah, baik secara finansial, fisik, maupun mental. Oleh karena itu banyak sekali umat Islam yang antusias untuk menunaikan ibadah haji sehingga mengakibatkan antrian panjang (waiting list) pada calon jama’ah haji. Berawal dari panjangnya antrian (waiting list) calon jama’ah haji di Indonesia pemerintah membuat sebuah regulasi yakni Peraturan Menteri Agama No. 29 Tahun 2015 untuk Pengendalian daftar tunggu jama’ah haji di Indonesia. Aturan ibadah haji ini dinilai bertentangan dengan kepentingan masyarakat dalam hal beribadah haji, dalam hal ini pemerintah membatasi setiap warga negara untuk melaksanakan ibadah haji.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, bagaimana pandangan atau pendapat pimpinan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kota Malang terhadap Peraturan Menteri Agama Pasal 3 ayat (4) No. 29 Tahun 2015 tentang penundaan pendaftaran ibadah haji regular.

Metode penelitian ini, Menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik wawancara, dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa, dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis.

Hasil penelitian ini, Seluruh Informan dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sepakat mendukung dengan adanya regulasi Peraturan Menteri Agama Pasal 3 Ayat (4) No. 29 Tahun 2015. Karena semakin banyaknya umat Islam yang antusias untuk menunaikan ibadah haji sehingga mengakibatkan antrian yang panjang, kemudian memang perlu adanya sebuah regulasi untuk mengurangi dan mengurai antrian yang panjang ini. pembatasan ibadah haji ini berlaku bagi mereka yang sudah selesai melaksanakan ibadah haji, sehingga sudah gugur kewajibannya dalam berhaji. Sehingga memang perlu diatur dalam peraturan ini supaya memberikan kesempatan bagi mereka yang belum melaksanakan ibadah haji.

ENGLISH:

Hajj is the fifth pillar of Islam which must be implemented by every Muslim who has the qualification such capability (istita'ah), financially, physically, and mentally. Therefore, lot of Muslims have big enthusias to carry out the pilgrimage that make very long queue (waiting list) toward the pilgrims. Starting from the waiting list of the pilgrims in Indonesia, the government made a regulation that is Regulation of the Minister of Religious Affairs No. 29 of 2015 for controlling the waiting list of pilgrims in Indonesia. This pilgrimage rule has caused contra and disagree from the society about the government limits in hajj regulation.

This study aimed to describe, about the views from the Leader of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama in Malang city to the Regulation of the Minister of Religion Article 3 (4) No. 29 Year 2015 concerning the registration delay regular pilgrimage.

This research method, using the type of empirical research with qualitative descriptive approach. While the data's are collected from interview, and document that include primary data and secondary data. Then the data has edited, checked, and drafted carefully and arranged in a way which is has been analyzed too.

The results of this study that the leader's of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama have agreed to support the regulation of the Minister of Religious Affairs Article 3 Paragraph (4) No. 29 of 2015. Because the reality has proved that the enthusias from muslim to Hajj are increasing more and more everyday, then it is really necessary to have a regulation that can reduce this long queue. This hajj restriction is applies to those who have finished the pilgrimage, for knowing that they already has doing the obligation in the pilgrimage. Therefore, this regulation is intended to provide an opportunity for those who have not hajj.