Analisis implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Kota Blitar

INDONESIA:

Badan Amil Zakat Kota Blitar merupakan lembaga yang dipercaya untuk menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat. Dan Badan Amil Zakat kota Blitar dituntut untuk mengimpelemntasikan prinsip trasnparansi dan akuntabilitas sebagai pertanggungjawabannya kepada masyarakat.

Dalam penelitian ini, digunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa sebagian besar prinsip transparansi yang diukur dengan indikator dari Buku Pedoman Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Kemanuasiaan Indonesia menyatakan bahwa Badan Amil Zakat kota Blitar telah menerapkan prinsip transparansi dengan indikator adanya informasi yang mudah dipahami dan mudah diakses oleh masyarakat khususnya muzakki, adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan yang dapat diakses oleh umum yaitu melalui laporan anggaran keuangan, dan laporan pendistribusian dana zakat yang dipublikasi melalui media buletin bulanan yang langsung didistribusikan kepada para muzakki. Selain itu, Badan Amil Zakat juga telah menerapkan prinsip akuntabilitas yang diukur dengan indikator dari Sedarmayanti yaitu adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan, pembuatan laporan pertanggungjawaban dari kegiatan pengelolaan zakat belum sesuai dengan standar yang ada yaitu PSAK No.109 tentang akuntansi zakat. Karena laporan yang dibuat masih sederhana, yaitu hanya laporan penerimaan zakat dan laporan anggaran keuangan selama periode 2016. Dan dengan bertambahnya muzakki, hal ini merupakan salah satu bukti bahwa meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pihak pengelola zakat. Selain itu, juga belum adanya sanksi yang ditetapkan apabila terjadi kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan zakat.

ENGLISH:

Amil Zakat Blitar are the institutions that is believed to collect funds and distribute it to the public. And agency of Amil Zakat Blitar is required to implement the principle of transparency and accountability as a responsibility to the community.

In this research, descriptive method of qualitative approach is used. The data used are primary data and secondary data by interviewing, observing, and documenting.

The results of data analysis showed that most of the principles of transparency as measured by indicators of the Handbook Accountability aid management Humanitarian Indonesia stated that Badan Amil Zakat Blitar has applied the principle of transparency by an indicator of the information that is easily understood and easily accessed by the public, especially muzakki, their publications and media about the activities and financial details that can be accessed by the public, through financial budget report, and the report on the distribution of zakat publicized through the media for the monthly newsletter which is distributed to muzakki. Additionally, Amil Zakat Agency has also applied the principle of accountability as measured by indicators of Sedarmayanti, that is there is a compatibility between the implementation of the standards implementation procedures, making accountability report of zakat management activities not in accordance with the existing standards of PSAK No.109 on zakat accounting. Because the report made is still simple, that is only reports of zakat receipts and financial budget reports during the period 2016. And with the increase of muzakki, this is one proof that the increase of public trust to the manager of zakat. In addition, there is also no sanctions determined in case of errors or omissions in the management of zakat.