Perancangan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) dengan pendekatan perilaku spasial di Kabupaten Malang

INDONESIA:

Kedaan geografis Kabupaten Malang yang cukup luas terbagi menjadi 2 bagian utara dan selatan, dan Ketidak merataan pembangunan yang terjadi di daerah Kabupaten Malang khususnya di daerah Kabupaten Malang bagian Utara, serta struktur kepengurusan perizinan yang berbelit-belit serta masih banyaknya segmentasi golongan di dalam masyarakat yang dapat memicu kesenjangan dalam kehidupan berinteraksi sosial yang mengarah pada gejala diskoordinasi spasial (perpecahan keruangan) kini menjadi permasalahan yang sepele akan tetapi dampak nya sangatlah krusial bagi masyarakat dan pemerintah nantinya. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap kemerataan pembangunan dan kualitas pelayanan oleh pemerintah untuk masyarakat menjadi salah satu penyebab permasalahan-permasalahan tersebut. Oleh sebab itu, keberadaan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) diharapkan dapat menjadi solusi yang tepat guna sebagai wadah pelayanan perizinan yang tidak berbelit-belit dengan sistem satu pintu, sebagai bentuk kemerataan pembangunan di kabupaten Malang khususnya di Kabupaten Malang bagian Utara, dan juga sebagai penghilang segmentasi golongan yang dapat memicu kesenjangan sosial sebagai ruang terbuka hijau. Melalui perpaduan antara pelayanan perizinan yang bersih serta pertimbangan nilai-nilai perilaku spasial pada manusia di dalam Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) ini, akan memberikan pelayanan dan fasilitas yang tepat guna sesuai dengan perilaku spasial manusia khususnya untuk masyarakat Kabupaten Malang bagian Utara.

Perilaku spasial atau yang biasa disebut perilaku keruangan menjadi pendekatan yang menjiwai tiap aspek perancangan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) ini. Perilaku spasial sendiri memiliki 3 prinsip utama, yakni: personal space, teritorrial space, dan Different of spatial behavior. Mulai dari tahap perencanaan, perancangan hingga penggunaannya selalu diiringi pertimbangan perilaku 3 aspek tersebut. Melalui penerapan spatial behaviour pada perancangan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) ini akan dihasilkan bangunan yang tepat guna dalam pembangunan dan pelayanan nya sehingga masyarakat dapat merasakan dan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dengan maksimal.

ENGLISH:

Geographical of Kabupaten Malang is quite broad divided into two parts north and south, and the inequality of development that occurred in the area of Kabupaten Malang, especially in the area of North of Kabupaten Malang, as well as the structure of the convoluted stewardship management and still many segmentation in the community Can trigger a gap in the life of social interaction that leads to the symptom of spatial discoordination (split spatial) is now a trivial problem but its impact is crucial for society and government later. The lack of government attention to the equity of development and the quality of service by the government to the community is one of the causes of these problems. Therefore, the existence of One Stop Service Integrated Service Office (KPTSP) is expected to be an appropriate solution as a service container that is not convoluted with a one-door system, as a form of evenness development in Malang district, especially in Malang Regency of the North, and also As a group segmentation remover that can trigger social inequality as green open space. Through the combination of clean licensing service and the consideration of the values of spatial behavior in humans within One Stop Service (KPTSP), it will provide appropriate services and facilities in accordance with the spatial behavior of humans especially for the people of Malang Regency of the North.

Spatial behavior or so-called spatial behavior becomes an approach that animates every aspect of the design of One Stop Service Office (KPTSP). Spatial behavior itself has 3 main principles, namely: personal space, teritorial space, and Different of spatial behavior. Starting from the planning stage, designing to its use is always accompanied by consideration of the behavior of these 3 aspects. Through the implementation of spatial behavior in the design of One Stop Service Office (KPTSP), it will produce appropriate building in its development and service so that the community can feel and utilize the facilities provided by the government with the maximum.