Analisis perlakuan akuntansi pembiayaan Rahn Tasjily pada BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota

INDONESIA:

Pembiayaan rahn tasjily merupakan produk yang banyak digunakan anggota serta belum memiliki standar akuntansi yang secara khusus mengaturnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perlakuan akuntansi atas transaksi pembiayaan rahn tasjily yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota dengan PSAK 107, PAPSI VII dan kesesuaian penerapan transaksinya dengan Fatwa DSN MUI No.68/DSN-MUI/III/2008.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh selama penelitian dideskripsikan dalam bentuk naratif dengan tiga tahap analisis data: (1) reduksi data, (2) model data, (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi. Informasi tersebut kemudian dijadikan dasar dalam menganalisis perlakuan akuntansi dan kesesuaian dengan fatwa DSN pada BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, pengakuan dan pengukuran dari transaksi ijarahnya sudah sesuai dengan PSAK 107, namun penyajian dan pengungkapannya belum sesuai. Pengakuan, pengukuran, dan penyajian atas transaksi qardh pembiayaan rahn tasjily sudah sesuai dengan PAPSI, namun pengungkapannya belum sesuai, dan telah sesuai dengan penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.68/DSN-MUI/III/2008.

ENGLISH:

Rahn tasjily financing is products that many used members and not having standard accounting which specifically regulate it. The purpose of this study was to describe the accounting treatment for transactions of Rahn tasjily financing that was carried out by BMT UGT Sidogiri Malang with PSAK 107, PAPSI VII and the appropriateness of the application of the transactions with the DSN MUI Fatwa No.68 / DSN-MUI / III / 2008.

This study used descriptive qualitative method. Data was obtained during the research described in narrative form with three stages of data analysis: (1) data reduction, (2) data model, (3) conclusion and verification. The information can be used as the basis for analyzing the accounting treatment and conformity to DSN fatwa at BMT UGT Sidogiri Malang.

The research results show that, recognition and measurement of ijarah transactions were in accordance with PSAK 107, but the presentation and disclosure was not appropriate. Recognition, measurement and presentation of the transaction of qardh of Rahn tasjily financing were in according with PAPSI, but the disclosure was not appropriate, and in accordance with the implementation of Fatwa of National Sharia Council of Ulama Indonesia No.68/DSN-MUI/III/ 2008.