Pandangan tokoh masyarakat terhadap konsep adil wali nikah: Studi kasus di Kel. Mimbaan, Kec. Panji, Kab. Situbondo

INDONESIA:

Mayoritas masyarakat Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo bermadzhab Syafi’i dan tergolong santri. Menurut Imam Syafi’i, seorang wali nikah disyaratkan harus adil. Sedangkan di daerah tersebut masih banyak masyarakat yang menggunakan wali fasik dan kondisi ini bertentangan dengan konsep Imam Syafi’i. Dalam hal ini, para tokoh masyarakat memiliki peran penting, sebab mereka merupakan salah satu panutan dalam kehidupan bermasyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat terhadap konsep adil dan implementasi konsep adil wali nikah di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Adapun jenis penelitian yang digunakan ialah sosiologis atau empiris, dengan pendekatan kualitatif yakni menghasilkan data deskriptif. Subyek penelitian berupa tokoh masyarakat di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, yang terdiri dari penghulu, modin, ustadz, dan guru agama. Metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, Mayoritas tokoh masyarakat di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, mensyaratkan adil sebagai salah satu syarat untuk menjadi wali nikah. Adil merupakan suatu bentuk kehati-hatian. Syarat adil diartikan dengan tidak fasik, yakni tidak sering melakukan perbuatan dosa seperti contoh meninggalkan sholat lima waktu, berzina, berjudi, minum khamr, dan sebagainya. Kedua, Dalam implementasi konsep adil, mayoritas tokoh masyarakat di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, berpendapat bahwa untuk menjadi wali nikah di masyarakat tersebut ialah syarat adil bagi wali tidak diterapkan. Hal ini disebabkan oleh, jika syarat adil diterapkan sesuai dengan konsep Imam Syafi’i ialah susah untuk menilai perbuatan atau tingkah laku fasik seseorang yang berhubungan dengan pribadi tiap individu. Mereka beralasan bahwa ke-Islaman seorang wali sudah dianggap cukup memenuhi syarat menjadi wali nikah dan adanya kemaslahatan yang lebih besar, sehingga wali fasik boleh menjadi wali nikah.

ENGLISH:

The majority of Mimbaan village community, Panji sub district, Situbondo Regency is Syafi’i madzhab and classified student. According to Imam Syafi’i, the guardian is required to be fair. Whereas is still a lot of people use the wicked guardian and this contrary to the concept of Imam Syafi’i. In this case, community leaders have important role, because they are one of the role models in public life.

This research has an aim at understanding about the view of social figure toward fair concept and the implementation of marriage guardian fair concept in Mimbaan village, Panji sub district, Situbondo. This research use the sociology or empiric methodh, with qualitative approach this research produce descriptive data. Research subject is the social figure inMimbaan village, Panji sub district, Situbondo that consist of muslim leader, modin, ustadz, and Islamic teacher. The data collection method is observation methodh, interview, and documentation. Method of data analysis is used in this research is descriptive analysis.

Based on research method above, it found some results, namely: firstly, Most of social figure in Mimbaan village, Panji sub district, Situbondo giving a requirement that fair as one of requirement for became a marriage guardian. Fair is the one of carefully form. The requirement of fair means not fasik, it means not often to do the sin such as leaving praying 5 times, doing zina, gambling, drunk the khamr, and etc. Second, in the implementation of fair concept, most of the social figure in Mimbaan village, Panji sub district, Situbondo argued that for became a marriage guardian in that society, is fair requirement for marriage guardian can not implemented. If thi is because of fair requirement is applied in accordance with the concept of Imam Syafi’i is difficult to assess action or wicked behavior related with each individuals personal. They reasoned that of guardian Islam was considered enough qualified to be guardian of marriage and there is a greater benefits, so wicked guardian can be a guardian of marriage.