Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi pajak dengan adanya tax amnesty pada penerimaan pajak Di KPP Pratama Malang Utara

INDONESIA:

Kebijakan pemerintah terkait perpajakan selalu memberikan tantangan tersendiri dalam pelaksanaannya, baik dari sisi Wajib Pajak ataupun Pegawai Pajak. Seperti kebijakan tax amnesty yang berakhir dipenghujung Maret 2017, masih menyisahkan beberapa hal untuk diketahui. Tax amnesty yang dilaksanakan sejak awal Juli 2016 tersebut memiliki salah satu tujuan utama yaitu, meningkatkan penerimaan negara. Penerimaan negara yang tinggi dapat dicapai apabila Wajib Pajak mempunyai kesadaran untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, serta upaya penggalian potensi perpajakan yang dilakukan oleh Pegawai Pajak. Melalui tax amnesty, Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk memperbaiki kewajibannya dengan cara pengungkapan harta dan membayar uang tebusan. Di sisi lain, Pegawai Pajak bertugas melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan. Pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi saat momen tax amenesty tersebut dapat dimanfaatkan oleh Pegawai Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dengan adanya tax amnesty pada penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Utara selama tahun 2016.

Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan cara wawancara yang kemudian akan dibandingkan dengan peraturan yang berlaku, serta mengaitkan dengan data jumlah Wajib Pajak dan penerimaan pajak di tahun 2016. Kemudian akan dianalisis dan dapat ditarik kesimpulan.

Pelaksanaan ekstensifikasi yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan SE-51/PJ/2013. Pelaksanaan intensifikasi cukup baik dan telah sesuai dengan peraturan SE-39/PJ/2015. Pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi dilaksanakan secara bersama oleh seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan serta seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, dan IV. Momen tax amnesty sangat membantu peningkatan penerimaan pajak. Penerimaan pajak di tahun 2016 mencapai 94,36% dari target, serta peningkatan sebesar 30,12% dibandingkan tahun 2015.

ENGLISH:

The government policy about taxation always creates a special challenge in its implementation, wether from taxpayers or tax employees. Such as the policy of tax amnesty at the end of March 2017, it left some cases to be found out. The implementation of tax amnesty on beginning of July 2016 had one of the main purposes, that was to increase the tax revenue. High state revenue can be achieved if taxpayers have awareness to do their tax obligation, and also the effort of discovering potential taxation by tax employee. Through the policy of tax amnesty, taxpayers are given opportunity to correct their obligation through disclosure asset and paying money compensation. In addition, tax employees are in charge of doing extensification and intensification taxation. The implementation of extensification and intensification during the policy of tax amnesty can be utilized by tax employees to increase tax revenue. This research aims to find out the implementation of tax extensification and intensification by the existence tax amnesty on tax revenue in KPP Pratama Malang Utara on 2016.

The method of this research was descriptive qualitative by using interview, later on, it would be compared to the current federal laws, and it has also correlated to the number of taxpayers’ data and tax revenue in 2016. The result would be analyzed to get drawing conclusions.

The implementation of extensification was done was appropriate to the laws of SE-51/PJ/2013. The implementation of intensification was good enough and it was based on the law of SE-39/PJ/2015. The implementation of extensification and intensification were held together by the section of extensification and the section of supervision and consutation II, III, and IV. The moment of the tax amnesty was very helpful to increase the tax revenue. The tax revenue in 2016 achieved 94,36% from the target, and it increased 30,12% than in 2015.