Kontroversi pencatatan perkawinan perspektif Syekh Taqiyuddin An-Nabhani: Studi analisis pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

INDONESIA:

Aturan mengenai pencatatan perkawinan diatur dalam undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 Ayat 1 menjelaskan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu“. Pasal 2 ayat 2 bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Kemudian dalam pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Dilanjutkan dengan pasal 6 ayat 2 menjelaskan bahwa “perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah penulis ingin meneliti lebih dalam lagi mengenai kontroversi pendapat Syekh Taqiyuddin An-Nabhani terhadap undang-undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan (2) dalam menetukan hukum status perkawinan yang dicatatkan di lembaga pencatatan atau tidak dicatatkan.

Jenis penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Nidzhamul Ijtima’i fil Islam dan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pekawinan.

Penulis menyimpulkan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan penegasan kepada kita bahwa pencatatan perkawinan merupakan sesuatu yang sangat urgen dalam sebuah perkawinan yang dilakukan. Pencatatan perkawinan dilihat dari kemashlahatan merupakan solusi yang tepat. Karena tujuan dari pencatatan perkawinan adalah untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat.

ENGLISH:

The rules on marriage recording are regulated in The Law 1974 Number 1about marriage. On Article 2 Section 1 explains that "marriage is lawful if done according to the law of their respective religions and beliefs". Article 2 section 2 also explains that “each marriage is recorded according to the prevailing laws and regulations ". Then, in Article 5 Section 1 of the Compilation of Islamic Law explains that "in order to ensure the order of marriage for the Islamic community, every marriage should be recorded. These rules followed by Article 6 Section 2 who explains that "marriagesthat conducted outside the supervision of the Officer of Marriage Officer have no legal force".

The purpose of this study is the authors want to examine more deeply about the controversy of the opinion of Sheikh Taqiyuddin An-Nabhani against the law No. 1 of 1974 on Marriage Article 2 paragraph (1) and (2) in determining marital status law is listed in the recording agency or not being listed

This type of research belongs to normative legal research using legislation approach and conceptual approach. The primary legal material used in this study is the Book of Nidzhamul Ijtima’i fil Islam and The 1974 Law Number 1 about Marriage.

The authors conclude that Law No. 1 of 1974 affirms to us that marriage recording is something very urgent in a marriage. Marriage recording seen from mashlahat is the right solution. Because the purpose of marriage recording is to realize marital order in society.