Sengketa wakaf atas tanah jaminan hutang: Kasus di Jalan Gadang Gang 2 Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang

INDONESIA:

Wakaf merupakan hal yang paling mulia tetapi ada persyaratan bahwa orang yang mewakafkan adalah orang yang memiliki, lalu bagaimana dengan orang yang belum jelas hak kepemilikannya dan kemudian tanah tersebut diwakafkan, dengan demikian di Jl. Gadang gg 2 No.7 Kecamatan Sukun Kota Malang terdapat permasalahan yang menarik yaitu terdapat persengketaan wakaf atas tanah jaminan hutang antara kedua belah pihak yang mana keduanya mengakui bahwa tanah tersebut milik mereka.

Berdasarkan masalah tersebut peneliti mengadakan penelitian ini dengan tujuan untuk mengkaji status tanah wakaf yang menjadi sengketa antara kedua belah pihak, dan juga bertujuan untuk mengetahui akibat hukum sengketa wakaf atas tanah jaminan hutang yang ditinjau dalam Perspektif Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yang berupa penelitian empiris. Maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian di Jl. Gadang gg 2 No.7 Kecamatan Sukun Kota Malang. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, karena peneliti dalam mencari data-data dan juga informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, wawancara, dokumentasi, dan observasi merupakan cara dalam pencarian data-datanya.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa status tanah sengketa tersebut merupakan milik pihak pertama yang dirugikan, sedangkan pihak kedua mewakafkan tanah tersebut tanpa seizin pihak pertama sebagai pemilik yang sah. Lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, bahwa syarat wakaf adalah tanah milik sendiri dan hak turun-menurun, maka dari itu tanah yang diwakafkan tersebut batal demi hukum dikarenakan bukan milik pihak kedua, adapun bukti-bukti surat akta jual beli tanah ada pada milik pihak pertama bukan kedua.

ENGLISH:

Waqf is the noblest thing but there is a requirement that the person who donated is the owner, then what about the person whose ownership is not clear and then the land is donated, thus at Jl. Gadang gg 2 No.7 Kecamatan Sukun Kota Malang there is an interesting problem that is the waqf dispute over the land of debt guarantee between the two parties which both confess that the land belongs to them.

Based on the problem, the researcher conducted this research with the aim to examine the status of waqf land which was being dispute between both parties, and also aim to understand the effect of waqf disputes law on debt guarantee land which is reviewed in Perspective of Law no. 5 of 1960 about Basic Regulations of Agrarian Principles.

In this study the researcher uses the type of research in the form of empirical research. So the approach used in this study uses a qualitative descriptive approach with the location of research at Jl. Gadang gg 2 No.7 Kecamatan Sukun Malang City. The type of this research is field research, because researcher in finding the data and also the information needed in this study. In this study, interviews, documentation, and observation is a way of searching the data.

Based on the study results that the status of disputed land is the first party property harmed, while the second party donated land without the permission from the first party as the legal owner. Further described in Government Regulation no. 24 of 2006 about the Implementation of Law no. 41 of 2004 about Waqf and Law no. 5 of 1960 about the Basic Regulations of Agrarian Principles, that the terms of waqf are self-owned land and the decent right, therefore the donated land is null and void because it is not owned by the second party, as for the letter proof of sale and purchase of land is on the first party property rather than the second.