Penghapusan hak wali ayah biologis bagi perempuan hasil kawin hamil perspektif Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan fiqih Madzhab Syafi’i: Studi kasus di Kantor Urusan Agama Sukun Kota Malang

INDONESIA:

Perkawinan harus memenuhi syarat dan rukunnya. Apabila salah satu rukun ada yang ditinggalkan maka tidak sah perkawinan. Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) telah mengatur sesuai legalitas formal. KUA Sukun Kota Malang menerapkan aturan bagi calon mempelai perempuan yang hendak menikah anak pertama, wajib menyetorkan buku nikah orang tuanya guna menghitung antara pernikahan orang tua dengan kelahiran anak perempuannya yang hendak menikah. Aturan penghapusan hak wali ayah biologis ditekankan kepada ayah dan ibu yang ketika melangsungkan pernikahan dahulu jaraknya kurang dari 6 bulan/lebih kurang dari itu antara kelahiran anaknya, maka akta nikah dengan akta kelahiran anaknya dapat di ketahui melalui buku nikah orang tuanya. Fokus penelitian ini pada bagaimana penghapusan hak wali ayah biologis bagi perempuan hasil kawin hamil perspektif Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan fiqih madzhab Syafi’i. Serta mengapa KUA Menghapus hak wali ayah biologis bagi perempuan hasil kawin hamil perspektif Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan fiqih madzhab Syafi’i.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan yaitu, data sekunder dan primer. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode pengolahan data yang digunakan oleh penulis yakni: pengeditan, klasifikasi, pemeriksaan, dan disusun sedemikian rupa yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil analisa, penulis memperoleh kesimpulan bahwa penghapusan hak wali ayah biologis bagi perempuan hasil kawin hamil perspektif Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan fiqih madzhab Syafi’i, dalam menentukan wali nikah di KUA Sukun Kota Malang, kepala KUA dan para penghulunya merujuk KMA nomor 154 tahun 1991 memutuskan bahwa seluruh lingkungan instansi pemerintah dalam menyelesaikan masalah dibidang hukum perkawinan, perwakafan, kewarisan itu merujuknya ke KHI dan peraturan perundangan lain sesuai bidangnya. Kepala KUA atau penghulu dapat melakukan ijtihad yang dibenarkan oleh syari’at islam. Acuan dasar dari fiqih madzhab Syafi’i penjelasan dari kitab Ghayah Talkhis 246 salah satu kitab dalam madzhab Syafi’i. Faktor utama untuk meminimalisir tingkat perzinaan dan penyalahgunaan hukum sebagai jalan pintas untuk melakukan perkawinan. Faktor alasan lain di Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 Pasal 42, Kompilasi Hukum Islam Bab VIII, Kawin Hamil; Pasal 53, Bab XIV tentang Pemeliharaan Anak Pasal 99, Bagian Ketiga Wali Nikah.

ENGLISH:

Marriage requires the terms and obligations (rukun). If one of the obligations is abandoned then the marriage is not valid. The constitution of 1945 of Article 27 paragraph (1) has been regulated according to formal legality. KUA Sukun Malang City has applied the rules for the prospective bride who wants to marry the first child, must deposit the marriage book of the parents to calculate the marriage between parents with the birth of the daughter who wants to get married. The rules for deleting the Biological Godfather Rights are emphasized to the father and mother married and it was less than 6 months of the child born, the marriage certificate with the birth certificate can be known through the marriage book of the parents. The focus of this research was on how is the deleting the Biological Godfather Rights for married pregnant women of perspective of Marriage Law number of 1 of 1974 and fiqh of Shafi'i madzhab. And why the KUA Eliminates the rights of biological godfather for the married pregnant women of perspective of Marriage Law of number of 1 of 1974 and the Fiqh of the Shafi'i madzhab.

This research used empirical research or field research. In this study, the research used a qualitative approach. The data source used secondary and primary data. Methods of data collection were through interviews and documentation. The method of data processing used editing, classification, examination, and arranged then analyzed using qualitative descriptive.

Based on the results of the analysis, the researcher concluded that the deletion of biological godfather rights for married pregnant women of perspective of Marriage Law number of 1 year of 1974 and fiqih of Syafi'i myazhab, in determining marriage godfather in KUA Sukun Malang, head of KUA and marriage successor referred to KMA number of 154 of 1991 decided that the whole environment of government agencies in solving problems in the field of marriage law, endowment, inheritance it refers to the KHI and other legislation were according to the field. Head of KUA or marriage successor can perform ijtihad that was justified by shari'ah islam. The basic reference of the fiqh of the Shafi'i school, the explanation from the Book of Ghayah Talkhis 246 was one of the books of the Shafi'i school. The main factor to minimize the level of adultery and abuse of the law as a shortcut for marriage. Other reasons for the Marriage Act No. 1 of 1974 Article 42, Compilation of Islamic Law of Chapter VIII, Pregnant Marriage; Article 53, Chapter XIV about the Child Maintenance Article of 99, the third part of Marriage godfather.