Pandangan Kepala KUA Kota Malang terhadap pemberian sanksi pidana perkawinan tidak dicatatkan menurut perundang-undangan

INDONESIA:

Pencatatan perkawinan diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan dalam Pasal 2 ayat (2). Pencatatan perkawinan adalah syarat administratif karena tanpa suatu pencatatan suatu perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum. Demi kepastian hukum pemerintah harus memberikan sikap yang tegas terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan berupa pemberlakuan sanksi pidana. Dengan adanya pemberlakuan sanksi pidana bagi perkawinan yang tidak dicatatkan diharapkan masyarakat dapat lebih tertib hukum, dan dapat menimbukan efek jera bagi pelaku.

Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang dikaji adalah: 1) Bagaimana pandangan kepala KUA Kota Malang terhadap urgensi sanksi pidana bagi penikahan yang tidak dicatatkan menurut perundang-undangan? 2) Bagaimana bentuk sanksi pidana yang tepat terhadap pelaku nikah yang tidak dicatatkan menurut pandangan kepala KUA Kota Malang ? 3) Bagaimana prosedur yang harus ditempuh dalam pemberian sanksi pidana perkawinan tidak dicatatkan menurut pandangan kepala KUA Kota Malang?. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, kemudian data yang diperoleh menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Banyak dampak positif apabila sanksi tersebut diterapkan selain sebagai perbaikan aturan hukum dimasyarakat. Dalam hal bentuk sanksi pidana yang tepat, menurut informan pidana kurungan merupakan bentuk sanksi yang adil bagi segala pihak yang melanggar. Prosedur yang harus ditempuh dalam pemberian sanksi pidana adalah dengan menggunakan delik aduan sebagai alat untuk memidanakan pihak pelanggar aturan. Delik aduan tersebut dapat disampaikan ke pihak kepolisian untuk diproses hingga sampai ketahap persidangan.

ENGLISH:

Juridically, marriage recording is regulated under Constitution Number 1 Year 1974 about marriage recording in Article 2 clause (2). Marriage recording is one of the administrative requirements because without recording a marriage has no power in front of the law. For the sake of legal certainty government has to set a firm attitude about unwritten marriage in the form of criminal sanction enforcement. With the enforcement of criminal sanction for unwritten marriage, it is hoped that people will obey the law more and it is also hoped could cause deterrent effect for them.

In this reasearch, problem formulations that will be discussed are: 1) How KUA Chiefs in Malang City view of the importance criminal sanction for those who marry without registration according to the law? 2) What is the right form of criminal sanction for those who marry without registration in accordance to the viewpoint of KUA Chiefs in Malang City? 3) How the procedure should be taken in criminal sanction giving for unwritten marriage accordance to the viewpoint of KUA Chiefs in Malang City?. This research is categorized as empirical research. The approach that used in this research is qualitative approach. As for the data collecting technique, this reasearch uses interviewing dan documentation methods, and then the obtained data is analyzed using descriptive qualitative analysis methods.

There would be more positive impact if the sanctions is really applied. In the form of the criminal sanction, according to the informant, the right punishment is imprisonment, which is also very fair for all violators. Then the right procedure that should be taken in giving criminal sanction is through offense complain as tool to criminalize the violators. Those offense complain could be addressed to the police and then should be processed until trial stage in the court to determine the verdict of criminal sanction. For the sake of public order law, society, Government, and law enforcement agencies must cooperate to apply the existing rules.