Pandangan pegawai KUA terhadap ikrar habisnya masa iddah kurang dari 90 hari: Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang

INDONESIA:

Penetapan awal masa iddah menurut KUA adalah dengan melihat keluarnya akta cerai baik cerai gugat maupun cerai talak, hal ini sesuai dengan surat edaran No:KW 13.2/1/Pw.00.1/1097/2004. Sedangkan menurut Pengadilan Agama penetapan waktu masa iddah untuk cerai gugat dihitung sejak keluarnya keputusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum. Putusan dengan keluarnya akta cerai tidak sama, lebih dulu keluarnya putusan dari pada akta cerai. Jarak keluarnya akta cerai kurang lebih satu bulan setelah putusan Pengadilan Agama untuk masalah cerai gugat. Dari sini dapat dikatakan waktu masa iddah yang ditetapkan oleh KUA untuk masalah cerai gugat terpaut kurang lebih satu bulan dari ketetapan Pengadilan Agama. Disini penetapan masa iddah oleh KUA lebih lama dari pada Pengadilan Agama karena yang menjadi acuan adalah akta cerai bukan putusan Pengadilan Agama, hal ini yang mengakibatkan permasalahan hukum baik di masyarakat maupun KUA. Penelitian ini berfokus pada praktek serta prosedur mengenai ikrar atau pengakuan seseorang sebagai penentu ketika masa iddah telah habis di KUA Kecamatan Sukun, serta kenapa terjadi perbedaan dalam menetapkan masa iddah dengan Pengadilan Agama. Selain itu mengenai pandangan pegawai KUA tentang sejauh mana kekuatan hukum dari pengakuan ketika masa iddah telah habis.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian empiris atau lapangan dengan pendekatan normatif dan yuridis. Untuk data yang dikumpulkan berupa data primer, data sekunder, dan data tersier yang dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, klasifikasi, verifikasi, dan analisa.

Hasil penelitian ini bahwa dalam prakteknya segala ikrar atau pengakuan dari masyarakat yang diajukan di depan KUA selama tidak ada bukti tertulis dari Pengadilan Agama, maka ikrar atau pengakuan tersebut tidak dapat diterima oleh KUA. Proses atau prosedur penyelesaian masalah ikrar atau pengakuan mengenai habisnya masa iddah akan diterima oleh KUA jika yang mengaku mengajukan pengakuannya ke Pengadilan Agama setempat hal ini sesuai dengan poin kedua dari pada surat edaran Kementrian Agama Nomor KW:13.2/1/Pw.00.1/ 1097/2004. Kemudian Pengadilan mengeluarkan surat keterangan bahwa pengakuan tersebut adalah benar, dan surat keterangan dari Pengadilan tersebut menjadi dasar hukum utama bagi KUA dan menggugurkan ketentuan sebelumnya yaitu surat edaran Kementrian Agama. Kekuatan hukum dari pada ikrar atau pengakuan sesorang mengenai habisnya masa iddah menurut pegawai KUA tidak mempunyai kekuatan hukum, selain memproses terlebih dahulu kepada Pengadilan Agama. Menurut sistem pembuktian didalam Islam ikrar atau pengakuan merupakan salah satu alat bukti yang kuat. Akan tetapi ikrar atau pengakuan tersebut harus terlebih diperiksa dahulu benar atau tidaknya, tidak boleh langsung mengambil keputusan.

ENGLISH:

The initial determination of the prescribed period according to the Office for Religious Affairs is to see the release of both divorce divorce certificate or divorce contested divorce, this is in accordance with the circular letter No: KW 13.2 / 1 / Pw.00.1 / 1097/2004. Meanwhile, according to the Islamic Court's determination of the prescribed period of time is calculated from the contested divorce courts that the discharge decision enforceable. Decisions by the release of the divorce certificate is not the same, first the release of the decision of the divorce certificate. Distance to the release of the divorce certificate is approximately one month after the decision of the Court of Religious Affairs to issue the divorce is final. From here it can be said prescribed period of time set by the Office of Religious Affairs to issue contested divorce adrift approximately one month of the Islamic Court statute. Here, the determination of the prescribed period by the Office of Religious Affairs longer than a Religious Court because the reference is not the Court's decision divorce certificate religion, it is the result of legal issues in the community and the Office of Religious Affairs. This study focuses on the practice and procedure of the pledge or the recognition of a person as a determinant when the prescribed period had expired at the District Office of Religious Affairs breadfruit, and why there is a difference in setting the prescribed period and the Religious Courts. Besides the view of the Religious Affairs Office employees about the extent of legal power of recognition when the prescribed period has expired. This study focuses on the practice and procedure of the pledge or the recognition of a person as a determinant when the prescribed period had expired at the District Office of Religious Affairs breadfruit, and why there is a difference in setting the prescribed period and the Religious Courts. Besides the view of the Religious Affairs Office employees about the extent of legal power of recognition when the prescribed period has expired. This study focuses on the practice and procedure of the pledge or the recognition of a person as a determinant when the prescribed period had expired at the District Office of Religious Affairs breadfruit, and why there is a difference in setting the prescribed period and the Religious Courts. Besides the view of the Religious Affairs Office employees about the extent of legal power of recognition when the prescribed period has expired.

This study belongs to the type of empirical research or field with normative juridical approach. For data collected in the form of primary data, secondary data, and the data tertiary conducted by interview, observation and documentation then the data is edited, classification, verification, and analysis.

The results of this study that, in practice any pledge or recognition of the public filed before the Office of Religious Affairs during which no written evidence of the Religious Court, the pledge or acknowledgment can not be received by the Office of Religious Affairs. Process or troubleshooting procedures pledge or recognition of the expiration of the waiting period will be received by the Office of Religious Affairs if that claim to submit testimony to the Religious Court locals this case in accordance with the second point of the circular the Ministry of Religion No. KW: 13.2 / 1 / Pw.00.1 / 1097/2004. The court then issued a statement indicating that such recognition is correct, and a certificate from the court into the main legal basis for the Office of Religious Affairs and abort the preceding provisions of circulars Ministry of Religious Affairs. Legal strength of the pledge or the recognition of the expiration of the waiting someone in religious affairs office employee has no legal force, in addition to processing prior to the Religious Court. According to the verification system in Islam pledge or recognition is one of the strong evidence. But the pledge or recognition must be checked in advance whether or not, should not immediately make a decision.