The role of wali mujbir on syafi‘i madhhab in the perspective of Jasser Auda’s Maqasid Sharia

ENGLISH:

The presence of a wali is one of marriage pillars based on Syafi'i madhhab. The involvement of the wali is important because determines the validity of marriage. However, the involvement of wali is often misused, especially by wali mujbir, who seems to have an absolute right to his daughter.

The main objectives of this research are: a) to describe the role of wali mujbir in Syafi'i madhhab, and b) to analyze the role of wali mujbir on Syafi'i madhhab in the perspective of Jasser Auda’s Maqasid Sharia.

This research is normative research and also called library research. Moreover, this research included in the category of fiqh research model which discusses one of the substance of fiqh in one of the madhhabs, that is wali mujbir in Syafi'i madhhab. In addition, this research used conceptual approach and philosophical approach, especially the system approach offered by Jasser Auda based on Maqasid Sharia.

The result indicates that: First, in Syafi’i madhhab, wali mujbir is only father or grandfather (if the father was dead), who has the authority to marry off his virgin daughter either with the permission or not for her benefit, and her willingness is preferred. The authority of wali mujbir is not absolute right; some requirements must be fulfilled by the father as wali mujbir. If the marriage does not give the intent for the daughter, the marriage can be annulled. Asking permission before marrying off the daughter is encouraged matter. In addition, it would be advisable for wali mujbir to consult with her whether she is a virgin or a widow, because consulting of marriage is an important thing to keep the carefulness, and it is better to do for the daughter’s soul and categorized as the good behavior. Second, in the perspective of Jasser Auda’s Maqasid Sharia, the concept of wali mujbir in Syafi‘i madhhab can be interpreted as follows: a) wali mujbir is a wali in marriage who has a significant role in protecting women's rights, b) the presence of wali in marriage can be interpreted as the intention of Islamic universality and local wisdom that his existence as a pillar of marriage is not binding but it is in accordance with the customary rules of each region, c) wali mujbir can be interpreted as the purpose of the Prophet to ‘teach the high ideals’ in society, it means the society would not give the bad assumption to any woman who will get married; d) wali mujbir as "a means" in "realizing the purpose of marriage", that makes both spouses commingle nicely in their marriage and live quietly and affectionately.

INDONESIA:

Salah satu rukun pernikahan dalam Madzhab Syafi‘i yakni adanya seorang wali. Keterlibatan seorang wali merupakan hal penting karena menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Namun keterlibatan seorang wali sering disalahgunakan oleh para wali, khususnya wali mujbir yang seolah-olah ia memiliki hak mutlak sepenuhnya terhadap anak.

Tujuan utama penelitian ini adalah: a) untuk memahami bagaimana kedudukan wali mujbir dalam Madzhab Syafi‘i, dan b) menganalisis kedudukan wali mujbir dalam madzhab Syafi’i Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda.

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian normatif, artinya penelitian ini disebut penelitian kepustakaan atau library research. Selain itu, penelitian ini termasuk dalam kategori model penelitian fiqih yang membahas salah satu substansi fiqih dalam satu madzhab, yakni wali mujbir dalam Madzhab Syafi‘i. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan pendekatan filosofis khususnya pendekatan sistem yang ditawarkan oleh Jasser Auda berbasis Maqasid Syariah.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, pertama, wali mujbir menurut madzhab Syafi‘i merupakan wali yang berhak menikahkan anak gadisnya dengan izin ataupun tanpa izinnya yaitu hanya ayah atau kakek (apabila ayah telah tiada), untuk kemaslahatan anak tersebut dan kerelaannya sangat diutamakan. Kekuasaan wali mujbir tidak sepenuhnya mutlak, beberapa persyaratan harus dipenuhi oleh seorang ayah yang berwenang sebagai wali mujbir. Apabila dengan pernikahan tersebut tidak mendatangkan kemaslahatan, maka pernikahannya dapat dibatalkan. Wali mujbir dianjurkan untuk meminta izin terlebih dahulu kepada yang bersangkutan ketika akan menikahkannya. Selain perizinan, dianjurkan juga untuk bermusyawarah dengan anak yang bersangkutan baik ia gadis maupun janda karena musyawarah merupakan suatu tindakan kehati-hatian, lebih baik bagi jiwa seorang anak dan merupakan akhlak yang mulia. Kedua, berdasarkan Maqasid Syariah Jasser Auda, maka konsep wali mujbir dalam madzhab Syafi‘i dapat diinterpretasikan sebagai berikut: a) wali mujbir memiliki peran signifikan dalam melindungi hak-hak perempuan, b) dapat diinterpretasikan sebagai maksud universalitas islam dan kearifan lokal yakni keberadaannya sebagai syarat pernikahan tidak mengikat tetapi sesuai dengan aturan adat masing-masing daerah, c) sebagai maksud Nabi saw untuk mengajarkan norma yang ideal di masyarakat yakni agar anak perempuan yang akan menikah tidak dikucilkan oleh masyarakat dengan memberikan anggapan buruk kepadanya; d) wali mujbir sebagai “sarana” dalam “mewujudkan tujuan pernikahan”, yaitu agar kedua mempelai dapat bergaul dan menjalani hidup tenang dan tenteram.