The aggravation of legal sanction corruption overview law Number 31 Of 1999 on Corruption eradication and Ta'zir

ENGLISH:

Increasing corruption at both the central and regional levels is an indication that the punishment imposed has less deterrent effect. One of the contributing factors is the lack of commitment and the consistency of law enforcement (read: the imposition of criminal sanctions) on corruption committed by state officials. The imposition of criminal sanctions has not been able to prevent the crime of corruption.

The problems discussed in this study are to find out the reasons to need aggravation of legal sanction for corrupt, and the form of aggravation of legal sanction for corrupt regarding law number 31 of 1999 and ta’zir.

This research is classified as normative law research. This research is also called library research or library research. The approach used is the approach of legislation and conceptual approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials.

The result of this research is that the reasons to need aggravation of legal sanction for corrupt due to the increasing number of corruption crime every year and the considerable loss of State. According to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption jo Law Number 20 of 2001 About Corruption Eradication, form of aggravation of legal sanction for corrupt is the exhaustion of goods used or obtained from a criminal act of corruption, replacement money repayment, partial or entire closure of a company, the lifting of all or part of certain rights or the removal of all or part of certain profits. And in ta’zir, the imposition of punishment related to the body, the punishment related to independence, the punishment related to property, the punishment determined by ulil amri or judge.

INDONESIA:

Korupsi yang terus meningkat baik di tingkat pusat maupun daerah, merupakan indikasi bahwa hukuman yang dijatuhkan kurang memberikan efek jera, Salah satu faktor penyebabnya adalah masih lemahnya komitmen serta konsistensi penegakan hukum (baca: penjatuhan sanksi pidana) terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Penjatuhan sanksi pidana selama ini belum mampu menghambat laju kejahatan korupsi itu sendiri.

Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa diperlukan pemberatan sanksi hukum tindak pidana korupsi, dan bagaimana pemberatan sanksi hukum bagi pelaku korupsi tinjauan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dan ta’zir.

Penelitian ini tergolong jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini disebut juga penelitian kepustakaan atau library research. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder.

Hasil dari penelitian ini, bahwa diperlukannya pemberatan sanksi hukum tindak pidana korupsi, disebabkan meningkatnya jumlah tindak pidana korupsi setiap tahunnya dan kerugian Negara yang cukup besar. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pemberatannya adalah perapasan barang yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, pembayaraan uang pengganti, penutupan sebagian atau seluruh perusahaan, pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu. Dan dalam ta’zir, pemberatannya berupa hukuman yang berhubungan dengan badan, hukuman yang berhubungan dengan kemerdekaan, hukuman yang berkaitan dengan harta benda, hukuman yang ditentukan oleh ulil amri atau hakim.