Idealisasi putusan pengadilan berkaitan dengan perlindungan hak-hak isteri yang di cerai oleh suaminya di Pengadilan Agama Kota Madiun: Studi kajian sosiologis putusan no. 0351/Pdt.G/2015/PA.Mn

INDONESIA:

Putusan pengadilan merupakan hasil akhir dari sebuah proses persidangan yang memuat fakta dan dasar hukum yang menjadi pertimbanganya. Putusan pengadilan juga harus memuat tiga aspek, yaitu aspek yuridis, filosofis dan sosiologis untuk mendapatkan tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Selain itu harus mencerminkan rasa keadilan, karena keadilan adalah tujuan dari segala permohonan. Dalam putusan cerai talak No. 0351/Pdt.G/2015/PA.Mn. Penulis ingin mengkaji putusan terbatas pada aspek sosiologis. Putusan yang ideal adalah suatu putusan yang berkualitas, serta mempertimbangkan berbagai aspek bukan hanya aspek prosedural namun juga aspek subtansial, memuat pertimbangan hukum yang sistematis, lengkap, dan meyakinkan, Berangkat dari permasalahan tersebut, fokus penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai talak, serta idealnya sebuah putusan yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak istri yang di cerai oleh suaminya

Penelitian ini tergolong dalam penelitian empiris yang ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena khususnya hukum. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (Conceptual Approach). serta pendekatan kasus (Case Approach). Adapun bahan yang digunakan meliputi data primer meliputi wawancara langsung dengan para hakim terkait, data sekunder meliputi buku-buku yang sering mengupas tentang hukum acara perdata.

Majelis hakim yang memutus perkara No. 0351/Pdt.G/2015/PA.Mn, dalam pertimbangan utamanya menetapkan kadar hak-hak isteri tersebut berdasarkan pada kesepakatan secara lisan melalui tahapan proses/jawab menjawab. Namun dari substansi putusan, dinilai kurang ideal di tinjau dari kajian sosiologis karena putusan yang dijatuhkan tidak memberikan perlindungan kepada istri, terutama kadar yang di putuskan masih jauh dari nilai kelayakan, kepatutan biaya kehidupan, dan kepantasan seorang isteri. Sedangkan idealnya putusan berkaitan dengan penentuan kadar mut’ah, nafkah iddah dan nafkah madhiyah, karena suami/tergugat sebagai PNS, idealnya merujuk pada PP No. 10 tahun 1983 tentang perceraian PNS, maka penulis menyimpulkan bahwa besaran kadar nafkah iddah adalah 3 bulan x 1/3 gaji suami, nafkah madhiyah 1/3 gaji suami x lamanya nafkah tersebut dilalaikan dan mut’ah sebesar 1/3 gaji suami x 12 bulan.

ENGLISH:

The court ruling is the final result of a proceeding which contains the facts and the legal basis for which it is concerned.The court ruling must also include three aspects, namely juridical, philosophical and sociological legal purpose, namely to obtain legal certainty, fairness and expediency. Furthermore it should reflect a sense of justice, because justice is the goal of every petition. On divorce judgment No. 0351 / Pdt.G / 2015 / PA.Mn. the authors wanted to examine the decision is limited to the sociological aspect. That verdict ideal, is a judgment of quality, as well as to consider various aspects not only based on the procedural aspects, but also aspects of substantial, contain legal considerations systematic, complete, and convincing, Depart from these issues, the focus of this study is how the consideration of judges in deciding divorce divorce cases, and ideally a decision relating to the protection of the rights of wives in divorce by her husband

This research is an empirical research aimed to understand phenomena, especially the law one. The approach used was the conceptual and case approaches. The materials used included primary data including in-person interviews with relevant judges, and secondary data in forms of books discussing about civil procedure law.

Panel of judgeswhich is deciding the case No. 0351 / Pdt.G / 2015 / PA.Mn, the main consideration set levels wife's rights are based on a verbal agreement through the stages of the process/answer answer. But the substance of the decision, considered less ideal in the review of sociological studies because of the decision handed down do not provide protection to the wife, especially levels in the disconnect is still far from the value of feasibility, cost the lives of decency, and propriety wife. While ideally the decision relating to the determination of mut'ah degree of iddah and madhiyah livelihood, because the husband / defendant as a civil servant, ideally referring to PP 10 of 1983 on civil divorce, the authors conclude that the amount of income levels of the waiting period is 3 months x 1/3 husband's salary, madhiyah livelihood husband's salary x 1/3 the length of the living neglected and mut'ah degree salary by 1/3 x 12 months.