Pembuktian wali mafqud perspektif pejabat Kantor Urusan Agama: Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang

INDONESIA:

Wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita. Apabila calon mempelai tersebut walinya mafqud, maka perwalian dapat berpindah ke wali hakim setelah dinyatakan bahwa walinya mafqud. Dalam perakteknya di KUA Kota Malang, pernikahan yang akan dilakukan dengan kondisi wali yang mafqud cukup dengan menggunakan ikrar yang kemudian dilampiri surat keterangan yang diketahui dari kepala desa. Tetapi di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan bahwasanya mafqud tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Agama, sehingga di kekhawatiran akan penyelewengan dan manipulasi perkataan bahwa nasab yang dinikahkan itu mafqud.

Rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua yaitu a) bagaimana cara pembuktian wali mafqud menurut pejabat Kantor Urusan Agama Kota Malang? dan b) bagaimana pembuktian wali mafqud perspektif pejabat Kantor Urusan Agama ditinjau dari Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Kompilasi Hukum Islam?

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer yakni wawancara kepada pejabat KUA dan data sekunder yakni buku-buku yang memiliki relevansi dalam penelitian yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa, dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, pertama, cara pembuktian wali mafqud perspektif Pejabat Kantor Urusan Agama Kota Malang ialah calon istri yang berwali mafqud datang ke PPN (Pegawai Pencatat Nikah) untuk mengurus suatu pernikahannya. Setelah itu, calon istri tersebut datang ke kepala desa untuk dibuatkan surat lampiran kepala desa serta dilegalisir, sebagai bukti bahwa wali dari calon istri tersebut benar-benar mafqud, kemudian ikrar sumpah di depan Kepala KUA dengan mendatangkan dua orang saksi. Kedua, ditinjau dari Undang-Undang No 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat aturan yang bertentangan. Diantaranya, penentuan wali mafqud dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan tidak ada aturan secara rinci terkait penentuan wali mafqud dalam pernikahan, sehingga aturan yang tertulis pada pasal 44 ayat 4 undang-undang administrasi kependudukan ditafsirkan oleh pejabat KUA Kota Malang bukan sebagai penentuan wali mafqud melainkan penentuan mafqudnya seseorang terhadap mafqud kependudukan. Selanjutnya, ditinjau dari KHI, pejabat KUA memakai aturan secara jelas berdasarkan KHI pasal 23 ayat 1 dan tidak melanggar aturan hukum terhadap wali mafqud dengan tidak adanya putusan dari Pengadilan, sehingga pejabat KUA menerapkan Asas Pengingkaran yakni asas lex spesalis derogat legy generaly, yaitu peraturan hukum yang khusus mengalahkan peraturan hukum yang umum.

ENGLISH:

Guardian of marriage is a pillar that must be met for the bride, with implementation of the wedding for the bride that his godfather mafqud can move to the guardian judge if absolutely guardian mafqud. In fact at KUA in Malang, a marriage that will be done with guardian mafqud condition simply by using the pledge known then enclosing a letter from the village head, but in the Population Administration Act mafqud that must exist on the determination of the Religious Court.so that worry will occur misappropriation and manipulating the words that have been married in mafqud.

problem formulation in this research there are two a) how to proofing guardian mafqud Religious Affairs Office official Malang city? and b) know how to proof guardian mafqud a review of the Law Number. 24 Year 2013 About the Population Administration and Compilation of Islamic Law?
qualitative descriptive approach. While the data collected in the form of primary data and secondary data conducted by interview to the office of religious affairs dan secondary data is a books that has relevance in research that documentation then the data is edited, checked, and drafted carefully and arranged in a way which is then analyzed.

The first results of this study, known method of proving guardian mafqud Religious Affairs Office official perspective Malang isfuture wife of parents who mafqud comes to VAT (marriage registrar employees) to attend a wedding of a bride with a guardian mafqud. After the marriage registrar employees, the future wife of the mafqud parents who came to the village chief to be made mail attachments village heads and legalized, as proof that the future wife of the parents actually guardian mafqud, then pledge on oath in front of the head of KUA to bring two witnesses. The second result,in terms of KHI and Act No 24 of 2013 About the Population Administration There are rules that crashes. In determination mafqud guardian in the Population Administration Act, absence of detailed rules related to the determination of mafqud guardian in marriage, so the rule is written in Article 44 paragraph 4 of the law is interpreted by the population administration KUA officials Malang not as a guardian mafqud determination but the determination of a person against mafqud population mafqudnya, So officials KUA wearing rules clearly the contents of the rules of KHI Article 23 paragraph 1 and does not violate the rule of law against the trustee mafqud with no verdict from the court. KUA officials thus applying the principle of Denial Legy derogat principle of lex spesalis Generaly, namely Special legislation defeat a common law rule.