Pembagian harta bersama akibat talak di luar sidang pengadilan agama: Studi kasus di Desa Mesanggok Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat

INDONESIA:

Talak mengakibatkan adanya hukum tertentu terhadap harta bersama. Harta bersama dalam perkawinan diatur dalam hukum positif, baik UU Perkawinan, KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, segala urusan mengenai harta bersama perlu diselesaikan dengan mendasar kepada sumber hukum positif tersebut. Namun dalam penelitian ini talak dan pembagian harta bersama oleh masyarakat Mesanggok tidak dilakukan dalam persidangan di Pengadilan Agama, akan tetapi diselesaikan sendiri dan terdapat peran keliang dalam pelaksanaanya. Maka dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk memecahkan masalah dalam latar belakang, yaitu 1) Bagaimana pembagian harta bersama akibat talak di luar sidang pengadilan agama, 2) Bagaimana peran keliang dalam pembagian harta bersama.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, dari segi sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu yang diteliti. Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan metode pengolahan data melalui beberapa tahap sehingga menghasilkan data yang akurat, yaitu: editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan konklusi.

Hasil penelitian peneliti yaitu, 1) Pembagian harta bersama dilakukan setelah ucapan talak diucapkan dihadapan istri kemudian pada saat itu juga istri membawa anak dan barang-barang yang dapat ia bawa pulang kerumah orang tuanya, dalam hal ini pembagian diselesaikan secara kekeluargaan. 2) Peran keliang sebagai penengah atau mediator, sebagai saksi, selain itu terdapat pula peran keliang sebagai pihak yang menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama antara suami istri yang bercerai di luar sidang pengadilan agama

ENGLISH:

Divorce results in the existence of certain laws against jointly treasure. Jointly treasure in marriage is set in positive law, both marriage law, Civil Code and Compilation of Islamic Law. Therefore, all matters concerning the jointly treasure need to be resolved fundamentally to the source of the positive law. But in this research divorce and share of jointly treasure by Mesanggok people is not done in Religious Court, but resolved by themself and there is role of keliang in implementation. So in this research, the researcher tried to solve the problem in the background, that is 1) How the division of jointly treasure due to divorce outside the religion court, 2) How keliang role in share of jointly treasure.

The method used in this study is the type of empirical research with a qualitative approach, in terms of nature of this research is descriptive that describes precisely the characteristic of an individual, circumstances, symptoms, or specific groups under study. As for the data collection used in this research are: interview, observation and documentation, while data processing methods through several stages to produce accurate data, namely: editing, classification, verification, analysis and conclusion.

The results of research researchers are, 1) The share of jointly treasure done after divorce spoken in the presence of the wife then at the same time the wife brought the children and the things that she can bring to her parents house, in this case the shared is resolved by kinship. 2) The role of keliang as mediator, as a witness, in addition there is also the role of keliang as the resolving dispute share of jointly treasure between husband and wife divorced outside the court.