Implementasi pasal 189 kompilasi hukum Islam dalam pembagian harta waris lahan pertanian yang kurang dari 2 (dua) hektar ditinjau dari maslahah mursalah: Pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kraksaan

INDONESIA:

Hukum Kewarisan Islam dan perubahan sosial merupakan dua konsep yang sepanjang sejarah perkembangan hukum Islam mengalami diskursus di antara para ahli. Dalam pasal 189 kompilasi hukum Islam yang menerangkan bahwa warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 (dua) hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan. Sedangkan dalam pembagian harta warisan terutama dalam kewarisan tanah pertanian, mayoritas petani masih menggunakan sistem Hibah dalam pembagian harta waris.

Tujuan utama kajian ini adalah untuk Mengetahui Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kraksaan tentang Implementasi Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam Tentang Pembagian Warisan Lahan Pertanian yang kurang dari 2 (Dua) hektar jika ditinjau dari maslahah mursalah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan field research, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dari hasil sumber data primer yang diperoleh dari wawancara langsung kepada para hakim dan pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama Kraksaan.

Penelitian ini menyimpulkanbahwa implementasi pasal 189 kompilasi hukum Islam tentang pembagian waris lahan pertanian bisa dijadikan pedoman dalam pembagian harta waris tanah pertanian yang kurang dari dua hektar. Tetapi, tidak bisa dijadikan pedoman utama dalam memutuskan perkara waris tanah pertanian, dan pasal 189 kompilasi hukum Islam itu maslahat bila ada perjanjian dari ahli waris, dan disepakati bersama. Kemashlahatan pasal 189 Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat dari tiga aspek yaitu aspek keadilan yaitu pembagian waris tanah dianggap adil jika ahli waris yang bersangkutan melakukan kesepakatan bersama, aspek ekonomi yaitu tanah mempunyai nilai guna ekonomi yang dapat dijadikan mata pencarian masyarakat, dan aspek kesejahteraan yaitu supaya tidak terjadi penumpukan tanah pertanian pada seseorang dan pemerataan kepemilikan luas tanah.

ENGLISH:

Islamic Inheritance Law and social change are the two concepts that throughout the history of Islam experienced legal discourse among experts,In Article 189 describing the compilation of Islamic law that heritage to be shared in the form of agricultural land with an area of less than 2 (two) hectares, in order to maintain its unity as it was originally, and utilized for the benefit of the beneficiaries concerned. While the division of the estate, especially in the inheritance of agricultural land, the majority of farmers still use the grant system in the distribution of the estate.

The main objective of the study is to Knowing Kraksaan Religious Court Judge views on Implementation of Article 189 Compilation of Islamic Law On Agricultural Land Heritage division which is less than 2 (two) hectares if seen from Maslahah mursalah. This was a kind of field research field research, using qualitative descriptive approach, from the source of primary data collected from interviews with the judges and the parties to the dispute in the Religious Kraksaan.

The study concluded that the implementation of article 189 compilation of Islamic law on the division of inheritance of agricultural land could be used as guidelines in the division of inheritance of agricultural land less than two hectares. But, can not serve as the main guidelines in deciding matters of inheritance of agricultural land, and article 189 of the Islamic law compilation benefit when there is an agreement of the beneficiary, and agreed. Maslaha of Article 189 Compilation of Islamic Law can be viewed from three aspects: the division of inheritance land justice is considered fair if the beneficiary concerned to deal with, Economic aspects that have value to the economy ground to cover livelihoods and welfare, ieso that no agricultural land in the accumulation and distribution in an area of land ownership.