Penentuan masa suami mafqûd dalam perkara cerai gugat persperktif hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang

INDONESIA:

Salah satu penyebab terjadinya cerai gugat ialah suami meninggalkan istri dalam jangka waktu lama (mafqûd). Ulama berbeda pendapat dalam menentukkan jangka waktu seseorang itu dianggap mafqûd. Begitu pula dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada Tahun 2016, Pengadilan Agama Kabupaten Malang menerima perkara cerai gugat dengan alasan suami mafqûd berjumlah 672 perkara. Masa Suami mafqûd bervarian, ada yang mengajukan di atas dua tahun dan juga di bawah dua tahun. Dalam hal ini, hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang mempunyai dasar hukum dalam penerapan masa mafqûd perkara cerai gugat.Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1) Apa dasar hukum hakim PA Kab. Malang menentukkan masa suami mafqûd? 2) Apa akibat hukum dalam penentuan suami mafqûd perkara cerai gugat menurut hakim PA Kab. Malang?.

Hasil penelitian tergolong yuridis empiris yakni peneliti turun langsung ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan menganalisis pandangan hakim dalam menentukan masa suami mafqûd. Sedangkan, Pendekatan penelitian menggunakan deskriptif-kualitatif. Sumber data utama yang digunakan adalah informasi melalui wawancara dari tiga hakim di Pengadilan Agama kabupaten Malang. Selanjutnya, dokumen perkara perceraian dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian sebagai sumber penunjang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim memakai pasal 19 b PP No.1 tahun 1975 jo Pasal 116 b KHI yakni batas minimal mafqûd selama 2 tahun berturut-turut. Sedangkan di bawah dua tahun, hakim mempertimbangkan kemaslahatan untuk si istri yang ditinggalkan suaminya. Mafqûd hanya sebagai akibat dari adanya perselisihan, maka hakim juga menggunakan pasal 19 f PP No.1 tahun 1975 jo Pasal 116 f KHI. Sedangkan akibat hukumnya ialah istri mendapatkan talak bain sughra dengan mengikuti ketetentuan iddah seperti perceraian pada umumnya. Hakim juga berhak menentukkan nafkah si istri, namun selama ini belum ada perkara cerai gugat mafqûd yang menuntut nafkah dari harta peninggalan si mafqûd.

ENGLISH:

One of the causes of divorce petition is the husband that leaves the wife for a long time (mafqûd). Scholars differ in determining the period of a person that is considered mafqûd. Similarly, in the legislation in Indonesia. In the year of 2016, the Religious Court of Malang has received divoerce petitions due to Mafqud husband amounted to 672 cases. Mafqûd Husband's period, there is a filed above two years and also under two years. In this cases, Religious Court judge of Malang has a legal basis in the application of the Mafqud period of divorce petition case. The main issues in this study are: 1)What is the legal reference applied by the judges in Religius Court of Malang Regency to work out the period of mafqûd husband? 2) What is the law implication in determining the mafqûd husband time according to the judge of religious court of Malang

This research including to juridical empiric, that researcher directly to the religius court of Malang regency and analyze about the judge’s thought in determining the period of mafqûd’s husband. Meanwhile, this research use descriptive-qualitative approach. The main data source is used in this research is information through interviews of three judges in religius court of Malang regency. Furthermore, the document of divorce case and the books which is related to this research as a support source.

The results of this study indicated that the judge used article of 19 b of government regulation PP No.1 year of 1975 jo Article of 116 b KHI was the minimum limit of mafqûd for 2 years consecutively. And under two years, the judge considered the concerns of the wife that has bee. Mafqûd is only as a result of the dispute, then the judge also usedarticle of 19 for government regulation PP No.1 year of 1975 jo Article of 116 b KHI. The legal implication is the wife that gets bain sughra divorce by following the provisions of iddah like divorce in general. The judge divides to determine the wife's wage, but so far there has no divorce petition case of mafqûd that has required a living from the inheritances of the mafqûd.