Penggunaan jalan umum untuk acara walimahan di masyarakat perspektif hukum Islam dan Perkapolri nomor 10 tahun 2012 tentang peraturan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas

INDONESIA:

Walimahan seperti Acara Resepsi Pernikahan, pesta khitanan, dengan memasang tenda yang menghalangi sebagian jalan raya, merupakan kegiatan yang menggunakan bagian jalan termasuk sebagai sebagai penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas. Kajian ini difokuskan ada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 yang mengatur Tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas

Dalam penelitian ini,penulis merumuskan 2 permasalahan yaitu : 1) Bagaimana pandangan Hukum islam terhadap penggunaan jalan umum untuk acara walimahan di masyarakat? 2) Bagaimana peraturan penggunaan jalan umum bagi orang yang mengadakan acara walimahan di masyarakat berdasarkan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 tentang penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas?

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan juga penelitian yuridis normative,karena penelitian ini menggunakan bahan-bahan dari peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum normative lainnya, Bahan hokum primer yang penulis gunakan yaitu : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penggunaan Jalan Umum Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : buku-buku, internet, pengumpulan data-data / literatur yang ada di digital library dan manual library yang berkaitan dengan masalah yang diangkat.

Dapat disimpulkan bahwa Walimahan termasuk sebagai penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi. Penggunaan jalan yang bersifat pribadi antara lain untuk pesta perkawinan, kematian, atau kegiatan lainnya. Jalan yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi ini adalah jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Jika penggunaan jalan tersebut mengakibatkan penutupan jalan, harus ada izin penggunaan jalan yang diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Polri”). Berdasarkan Pasal 17 Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012, yang berisi tentang Cara memperoleh izin penggunaan jalan.

ENGLISH:

It is not justified by the people or the people who commit an act that may disrupt the function of the road. However, in addition, there are many violation activities which resulted in disruption of the function of the road within the space of the roads and roads owned by the road. Walimahan such as Wedding Reception Events, circumcision parties, by installing tents that block some of the highways, are activities that use part of the road including as a road use in addition to traffic activities.

This study focuses 1) which says that the use of private roads is for marriage, death or other activities. 2)on the Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 10 Year 2012 which regulates the Regulation of Traffic in Certain Circumstances and the Use of Roads Other Than Traffic Activities

The main purpose of this study is to find out how the regulations for people conducting walimahan events in the community by using public roads based on Perkapolri no. 10/2012 About Road Usage In addition to Traffic Activities.

This research uses literature method and also normative juridical research, because this research uses materials from written regulations or other normative legal materials, Primary law materials that the author use are: Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia No. 10 of 2012 About Public Road Usage In addition to Traffic Activities. Secondary data used in this study include: books, internet, data collection / literature in the digital library and manual library related to the issues raised.

It can be concluded that Walimahan is included as a road use for personal gain. Personal use of the road, among others, for weddings, deaths, or other activities. Roads that can be used for this personal benefit are district roads, city roads, and village roads. If such road use leads to road closures, there must be a road use permit granted by the Indonesian National Police ("Polri"). Based on Article 17 of Perkapolri No. 10 of 2012, which contains about How to obtain road use permit